DPR Minta TNI Bina Ormas Eks Militer dan Penertiban Aset

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyoroti keberadaan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai menghambat iklim investasi dan pembangunan industri di Indonesia. Meskipun ormas-ormas ini memiliki akar sejarah dengan institusi militer seperti ABRI, aktivitas mereka saat ini perlu diarahkan agar lebih memberikan kontribusi positif.

Dave mengusulkan perlunya pembinaan yang lebih intensif dari TNI maupun Kementerian Pertahanan terhadap ormas-ormas tersebut.

"Tujuannya agar mereka bukan menjadi pengganggu pembangunan dan investasi, melainkan menjadi bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dave dalam keterangannya, Jumat (2/5).

Baca juga:

Panglima TNI Mutasi Anak Try Sutrisno, Pengamat Militer: Semoga Bukan Politis

Pernyataan ini disampaikan saat Dave menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/4) dengan agenda pembahasan isu-isu strategis.

Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyinggung masalah aset-aset TNI yang secara administratif tercatat sebagai milik TNI, namun dalam praktiknya digunakan atau dikuasai oleh pihak lain. Ia menyatakan telah menerima banyak aspirasi dan keluhan masyarakat terkait hal ini.

Dave menekankan perlunya pengkajian ulang terhadap aset-aset TNI yang digunakan pihak luar, karena hal ini menyangkut legalitas kepemilikan dan pemanfaatannya. Ia mencontohkan aset yang tercatat di berbagai komando daerah militer (Kodam), komando distrik militer (Kodim), komando resort militer (Korem), hingga Markas Besar TNI.

Baca juga:

Candaan Prabowo di Perayaan Hari Buruh, tak akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI

Dalam kesempatan yang sama, Dave juga menyampaikan pentingnya peningkatan peran dan anggaran TNI, termasuk dalam mendukung kerja sama pertahanan dengan negara lain. Ia menyoroti kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Turki, serta mendorong agar kerja sama tersebut melibatkan institusi pendidikan nasional.

“Kerja sama pengembangan pertahanan, seperti dengan Turki, akan lebih optimal jika melibatkan kampus-kampus dalam negeri seperti Universitas Pertahanan (Unhan). Dengan begitu, riset dan inovasi pertahanan nasional bisa semakin kuat dengan dukungan para ahli dalam negeri,” tambahnya.

Rapat Komisi I tersebut menjadi wadah evaluasi dan diskusi strategis antara DPR dan jajaran pertahanan dalam merespons perkembangan dinamika nasional dan regional.