DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Korps Bhayangkara memasuki usia yang ke 77 tahun. Sejumlah harapan pun datang untuk lembaga penegak hukum itu. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, ada hal yang sangat krusial yang sudah berhasil Polri lakukan, yaitu lebih terbuka menyadari kesalahan, menerima kritik, dan beradaptasi dengan zaman.

Baca Juga:

SETARA Institute Minta Polri Hentikan Penggunaan Pasal Penodaan Agama

"Hal-hal yang mutlak dilakukan bila ingin menjadi lebih baik," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Minggu (2/7).

Sahroni menilai Polri kini sudah lebih terbuka atas kesadaran dalam menerima kritik hingga beradaptasi dengan zaman. Dia turut mengapresiasi Kapolri yang telah membawa Polri yang menjadi lebih baik.

"Bila hal-hal tadi tidak dilakukan, Polri bukannya menjadi sahabat masyarakat, melainkan menjadi momok. Maka saya salut pada Pak LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan jajarannya telah berani dan rendah hati, mengubah Polri dari dalam menjadi lebih baik dari hari ke hari," jelasnya.

Pesan di momen HUT Polri juga hadir dari Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. Ia berharap di momentum HUT Ke-77 ini, Polri dapat menjadi institusi yang senantiasa dicintai publik dan makin profesional, presisi, serta humanis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

"Semoga Polri dapat terus mendengar kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Polri dan menjalankan harapan pemerintah dalam melakukan reformasi hukum," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Tidak hanya itu, dia berharap Polri dapat mengawal jalannya pesta demokrasi pada tahun 2024 secara aman dan damai yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga:

Di Hari Bhayangkara, Kapolri Berkomitmen Jaga Amanah Masyarakat

Ditekankan pula bahwa perhelatan pesta demokrasi itu tidak dinodai dengan adanya penyebaran berita hoaks melalui media sosial yang dapat berpotensi perpecahan di tengah masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan tema yang diambil dalam HUT Ke-77 Bhayangkara, yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas dan itu harus dapat dibuktikan oleh institusi Polri ke depan," ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Polri dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, terutama di berbagai daerah.

Hal ini sangat penting guna mewujudkan roda perekonomian yang makin membaik dan terwujudnya harapan pemerintah dalam menuju Indonesia emas.

Pada tahun 2045, lanjut Andi, Indonesia memiliki target menjadi negara maju dan genap satu abad. Untuk itu, perekonomian menjadi salah satu tolak ukur dan titik awal Indonesia.

"Namun, untuk mewujudkan hal itu harus diiringi dengan banyak persiapan yang matang seperti stabilitas keamanan nasional yang baik. Dengan demikian, pelaku bisnis dan investor merasa aman dan nyaman," pungkas dia. (Knu)

Baca Juga:

Polri Bentuk Satgas Tuntaskan Kasus-kasus Tambang Ilegal di IKN

#Polri #HUT Bhayangkara #DPR RI #Kritik Pedas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Bagikan