DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Korps Bhayangkara memasuki usia yang ke 77 tahun. Sejumlah harapan pun datang untuk lembaga penegak hukum itu. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, ada hal yang sangat krusial yang sudah berhasil Polri lakukan, yaitu lebih terbuka menyadari kesalahan, menerima kritik, dan beradaptasi dengan zaman.

Baca Juga:

SETARA Institute Minta Polri Hentikan Penggunaan Pasal Penodaan Agama

"Hal-hal yang mutlak dilakukan bila ingin menjadi lebih baik," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Minggu (2/7).

Sahroni menilai Polri kini sudah lebih terbuka atas kesadaran dalam menerima kritik hingga beradaptasi dengan zaman. Dia turut mengapresiasi Kapolri yang telah membawa Polri yang menjadi lebih baik.

"Bila hal-hal tadi tidak dilakukan, Polri bukannya menjadi sahabat masyarakat, melainkan menjadi momok. Maka saya salut pada Pak LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan jajarannya telah berani dan rendah hati, mengubah Polri dari dalam menjadi lebih baik dari hari ke hari," jelasnya.

Pesan di momen HUT Polri juga hadir dari Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. Ia berharap di momentum HUT Ke-77 ini, Polri dapat menjadi institusi yang senantiasa dicintai publik dan makin profesional, presisi, serta humanis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

"Semoga Polri dapat terus mendengar kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Polri dan menjalankan harapan pemerintah dalam melakukan reformasi hukum," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Tidak hanya itu, dia berharap Polri dapat mengawal jalannya pesta demokrasi pada tahun 2024 secara aman dan damai yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga:

Di Hari Bhayangkara, Kapolri Berkomitmen Jaga Amanah Masyarakat

Ditekankan pula bahwa perhelatan pesta demokrasi itu tidak dinodai dengan adanya penyebaran berita hoaks melalui media sosial yang dapat berpotensi perpecahan di tengah masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan tema yang diambil dalam HUT Ke-77 Bhayangkara, yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas dan itu harus dapat dibuktikan oleh institusi Polri ke depan," ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Polri dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, terutama di berbagai daerah.

Hal ini sangat penting guna mewujudkan roda perekonomian yang makin membaik dan terwujudnya harapan pemerintah dalam menuju Indonesia emas.

Pada tahun 2045, lanjut Andi, Indonesia memiliki target menjadi negara maju dan genap satu abad. Untuk itu, perekonomian menjadi salah satu tolak ukur dan titik awal Indonesia.

"Namun, untuk mewujudkan hal itu harus diiringi dengan banyak persiapan yang matang seperti stabilitas keamanan nasional yang baik. Dengan demikian, pelaku bisnis dan investor merasa aman dan nyaman," pungkas dia. (Knu)

Baca Juga:

Polri Bentuk Satgas Tuntaskan Kasus-kasus Tambang Ilegal di IKN

#Polri #HUT Bhayangkara #DPR RI #Kritik Pedas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Polisi akan menjamin pelaksanaan aspirasi dari mahasiswa berjalan dengan baik.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Polisi yang Jaga Demo BEM SI Dipastikan tak Pakai Senjata Api
Indonesia
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Polri akan tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat agar berlangsung kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Kapolri Peringatkan Massa Demo Reformasi Jilid II jangan Anarkistis
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan