DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
DPR Minta Polri Tak Alergi Kritik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Korps Bhayangkara memasuki usia yang ke 77 tahun. Sejumlah harapan pun datang untuk lembaga penegak hukum itu. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, ada hal yang sangat krusial yang sudah berhasil Polri lakukan, yaitu lebih terbuka menyadari kesalahan, menerima kritik, dan beradaptasi dengan zaman.

Baca Juga:

SETARA Institute Minta Polri Hentikan Penggunaan Pasal Penodaan Agama

"Hal-hal yang mutlak dilakukan bila ingin menjadi lebih baik," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Minggu (2/7).

Sahroni menilai Polri kini sudah lebih terbuka atas kesadaran dalam menerima kritik hingga beradaptasi dengan zaman. Dia turut mengapresiasi Kapolri yang telah membawa Polri yang menjadi lebih baik.

"Bila hal-hal tadi tidak dilakukan, Polri bukannya menjadi sahabat masyarakat, melainkan menjadi momok. Maka saya salut pada Pak LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan jajarannya telah berani dan rendah hati, mengubah Polri dari dalam menjadi lebih baik dari hari ke hari," jelasnya.

Pesan di momen HUT Polri juga hadir dari Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. Ia berharap di momentum HUT Ke-77 ini, Polri dapat menjadi institusi yang senantiasa dicintai publik dan makin profesional, presisi, serta humanis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.

"Semoga Polri dapat terus mendengar kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Polri dan menjalankan harapan pemerintah dalam melakukan reformasi hukum," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Tidak hanya itu, dia berharap Polri dapat mengawal jalannya pesta demokrasi pada tahun 2024 secara aman dan damai yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga:

Di Hari Bhayangkara, Kapolri Berkomitmen Jaga Amanah Masyarakat

Ditekankan pula bahwa perhelatan pesta demokrasi itu tidak dinodai dengan adanya penyebaran berita hoaks melalui media sosial yang dapat berpotensi perpecahan di tengah masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan tema yang diambil dalam HUT Ke-77 Bhayangkara, yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas dan itu harus dapat dibuktikan oleh institusi Polri ke depan," ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Polri dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, terutama di berbagai daerah.

Hal ini sangat penting guna mewujudkan roda perekonomian yang makin membaik dan terwujudnya harapan pemerintah dalam menuju Indonesia emas.

Pada tahun 2045, lanjut Andi, Indonesia memiliki target menjadi negara maju dan genap satu abad. Untuk itu, perekonomian menjadi salah satu tolak ukur dan titik awal Indonesia.

"Namun, untuk mewujudkan hal itu harus diiringi dengan banyak persiapan yang matang seperti stabilitas keamanan nasional yang baik. Dengan demikian, pelaku bisnis dan investor merasa aman dan nyaman," pungkas dia. (Knu)

Baca Juga:

Polri Bentuk Satgas Tuntaskan Kasus-kasus Tambang Ilegal di IKN

#Polri #HUT Bhayangkara #DPR RI #Kritik Pedas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyita dokumen dan spanduk dari rumah yang diduga menjadi posko pemufakatan
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Bagikan