Mula Akmal
MerahPutih.com - Keamanan dan ketertiban di wilayah Papua perlu menjadi atensi khusus pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), untuk memberikan atensi khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan di Papua.
Baca Juga:
Polisi Tak Temukan Unsur Sabotase dalam Kebakaran di Rumah Kapolda Papua
Baik TNI, Polri, maupun Badan Intilejen Negara (BIN), menurutnya perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.
"Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua," kata Christina yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/1).
Dia pun menegaskan bahwa wilayah yang belakangan sering menjadi pusat gangguan keamanan, seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan, harus mendapat perhatian lebih.
Ia meyakini panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan.
"Sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan," tuturnya.
Baca Juga:
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, hal yang tidak bisa dipungkiri terkait dinamika politik usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan eskalasi.
Hal itu menurutnya perlu diantisipasi secara serius. DPR memandang perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan yang disebutkan tadi.
"Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri," jelas Christina.
Adapun sejauh situasinya bisa dikendalikan, ia menilai masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka.
DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Tanah Papua.
"Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai," ujar Christina. (Knu)
Baca Juga:
