DPR Minta Masyarakat Waspada Terhadap Lonjakan COVID-19 di Singapura

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
DPR Minta Masyarakat Waspada Terhadap Lonjakan COVID-19 di Singapura

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ancaman COVID-19 mulai meningkat di negara tetangga. Salah satunya di Singapura yang kenaikannya mencapai 80 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab, meski pandemi secara darurat sudah berakhir, bukan berarti virus itu sudah tidak ada.

Baca Juga:

Menko PMK Sebut Doni Monardo Sudah Sakit Sejak Tangani Pandemi COVID-19

"Kita pasang kuda-kuda jangan serta-merta bahwa COVID-19 sudah tidak ada,” kata Rahmat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/12).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans (praktik epidemiologi yang memantau penyebaran penyakit).

Agar nantinya pemerintah memiliki data yang kuat untuk memprediksi, mengamati dan meminimalisasi wabah, epidemi dan pandemi.

"Dengan harapan ketika terjadi atau warga masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan itu ternyata ada tanda-tanda yang ada mengalami kenaikan. Kita mesti lebih waspada lagi," jelasnya.

Dia lantas meminta masyarakat tidak panik atas lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Singapura.

Baca Juga:

Terawan Kenang Sosok Doni Monardo Berjibaku Tangani Awal Pandemi COVID-19

“Kita enggak perlu panik apa yang sudah terjadi di negara tetangga bisa jadi analisa yang di negara tersebut adalah karena mungkin mengalami penurunan setelah terjadi dysfunction immune," tutup Rahmad Handoyo.

Sekedar informasi, Singapura kembali berjuang melawan COVID-19. Dalam periode 19-25 November, lonjakan COVID-19 di Singapuran naik dua kali lipat menjadi 22.094.

Musim liburan dan turunnya imunitas masyarakat memicu lonjakan di Singapura.

Mayoritas kasus COVID-19 saat ini dibawa oleh subvarian Omicron EG.5 dan KH.3. Keduanya berkontribusi terhadap lebih dari 70 persen kasus yang ditemukan. Gejalanya seperti sakit tenggerokan, batuk, sesak, dan hidung berlendir.

Sementara itu, gejala yang sebelumnya melekat pada COVID-19 seperti kehilangan penciuman dan pengecapan, tak terlalu ditemukan di subvarian terbaru. (Knu)

Baca Juga:

Mengenang Perjuangan Kasatgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo

#COVID-19 #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Bagikan