DPR Minta Masyarakat Waspada Terhadap Lonjakan COVID-19 di Singapura

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
DPR Minta Masyarakat Waspada Terhadap Lonjakan COVID-19 di Singapura

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ancaman COVID-19 mulai meningkat di negara tetangga. Salah satunya di Singapura yang kenaikannya mencapai 80 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab, meski pandemi secara darurat sudah berakhir, bukan berarti virus itu sudah tidak ada.

Baca Juga:

Menko PMK Sebut Doni Monardo Sudah Sakit Sejak Tangani Pandemi COVID-19

"Kita pasang kuda-kuda jangan serta-merta bahwa COVID-19 sudah tidak ada,” kata Rahmat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/12).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans (praktik epidemiologi yang memantau penyebaran penyakit).

Agar nantinya pemerintah memiliki data yang kuat untuk memprediksi, mengamati dan meminimalisasi wabah, epidemi dan pandemi.

"Dengan harapan ketika terjadi atau warga masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan itu ternyata ada tanda-tanda yang ada mengalami kenaikan. Kita mesti lebih waspada lagi," jelasnya.

Dia lantas meminta masyarakat tidak panik atas lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Singapura.

Baca Juga:

Terawan Kenang Sosok Doni Monardo Berjibaku Tangani Awal Pandemi COVID-19

“Kita enggak perlu panik apa yang sudah terjadi di negara tetangga bisa jadi analisa yang di negara tersebut adalah karena mungkin mengalami penurunan setelah terjadi dysfunction immune," tutup Rahmad Handoyo.

Sekedar informasi, Singapura kembali berjuang melawan COVID-19. Dalam periode 19-25 November, lonjakan COVID-19 di Singapuran naik dua kali lipat menjadi 22.094.

Musim liburan dan turunnya imunitas masyarakat memicu lonjakan di Singapura.

Mayoritas kasus COVID-19 saat ini dibawa oleh subvarian Omicron EG.5 dan KH.3. Keduanya berkontribusi terhadap lebih dari 70 persen kasus yang ditemukan. Gejalanya seperti sakit tenggerokan, batuk, sesak, dan hidung berlendir.

Sementara itu, gejala yang sebelumnya melekat pada COVID-19 seperti kehilangan penciuman dan pengecapan, tak terlalu ditemukan di subvarian terbaru. (Knu)

Baca Juga:

Mengenang Perjuangan Kasatgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo

#COVID-19 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - 15 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Bagikan