Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki maraknya kasus gagal bayar di sektor industri keuangan.
Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu juga diminta untuk menelusuri adanya dugaan konspirasi antara lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan para tersangka korupsi di sektor tersebut.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan mengatakan, maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan harus dituntaskan. Untuk itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta lembaga antirasuah turun tangan menangani kasus tersebut.
Baca Juga
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem
"KPK sebagai supervisi sudah harus melakukan hal itu dan itu harusnya sudah automatis," kata Trimedya kepada Wartawan, Rabu (18/11).
Saat ini tercatat ada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagar bayar. Misalnya di sektor koperasi, mulai dari Koperasi Indo Surya, Koperasi Hanson, LiMa Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama.
Kemudian, di sektor investasi dan pengelolaan aset, yaitu Minna Padi Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management dan yang terbaru ialah Indosterling Optima Investama.
Sementara di sektor asuransi terdapat beberapa perusahaan yang bermasalah seperti PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.
"Kasus Jiwasraya sudah selesai, tinggal Wanaartha dan Asabari. Dan itu harus dituntaskan. Kalau Wanaartha agak rumit karena ada kaitannya sama Benny Tjokro (Salah satu tersangka kasus Jiwasraya)," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik pribadi Benny Tjokro di WanaArtha Life. Aset yang disita itu bukanlah aset milik nasabah WanaArtha Life.
Berkenaan dengan itu, Trimedya juga mendorong KPK untuk menelusuri lemahnya pengawasan OJK sehingga terjadi maraknya gagal bayar di sektor ini. Trimedya menduga ada pembiaran yang dilakukan oleh pejabat OJK, sehingga praktik korupsi disektor ini terus berjalan.
Oleh karena itu, politikus partai berlogo Banteng moncong putih itu meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut kasus gagal bayar atas lemahnya pengawasan tersebut.
"Saat ini yang kena dari OJK baru satu. Menurut kami yang kena harusnya lebih banyak. Karena keliatannya patut diduga ada konspirasi OJK dengan para tersangka sehingga mereka lama baru mengetahui," pungkasnya.
Baca Juga
KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Diketahui, satu mantan pejabat OJK yakni Mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi ditetapkan menjadi tersangka pidana mega korupsi Jiwasraya. (Pon)
