DPR Minta Hukum Ditegakkan pada Kasus Dugaan Konten Hoaks dr. Richard Lee

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 25 September 2024
DPR Minta Hukum Ditegakkan pada Kasus Dugaan Konten Hoaks dr. Richard Lee

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Informasi bohong atau hoaks masih berseliweran di media sosial atau medsos. Hal ini dianggap berbahaya bagi khalayak ramai, terlebih bila dilakukan oleh publik figur atau selebgram.

Yang terbaru adalah kasus dugaan konten hoaks pencurian di klinik kecantikan milik dr. Richard Lee di Kota Padang, Sumatra Barat. Richard Lee diduga memerintahkan pelaku pencurian atas nama Kendi untuk mencuri di Klinik Kecantikan Athena demi meningkatkan popularitas klinik miliknya.

Terkait hal itu Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menilai hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Sekalipun itu publik figur atau selebgram dalam kasus dugaan konten hoaks.

"Ya, harus di tindak lanjutin, tim cyber Polri. Dan disinilah kita harapkan. Institusi penegak hukum bisa lebih tegas lagi tidak berpihak pada kelompok manapun," kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Baca juga:

Kuasa Hukum Klaim Dokter Richard Lee Dibebaskan Atas Atensi Kapolri

Trimedya berharap tak ada tebang pilih dalam perkara tersebut. "Iya kan hukum itu sifatnya, tidak boleh tebang pilih. Itu yang harus kita, jaga sama-sama semuanya elemen bangsa ini," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Santoso menyatakan siapapun yang memproduksi dugaan konten hoaks harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

Ia pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menindaklanjuti dugaan konten-konten hoaks yang meresahkan masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan.

"Ya harus tetap di tegakkan hukum itu," ujar Santoso.

Sebelumnya, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyoroti mendorong agar Polresta Padang memproses hukum dr. Richard Lee.

Lantaran diduga memerintahkan pelaku pencurian atas nama Kendi untuk mencuri di Klinik Kecantikan Athena demi meningkatkan popularitas klinik milik dr. Richard Lee itu.

"Ya (Polresta Padang harus usut tuntas kasus ini)," kata Fickar kepada wartawan, Senin (23/9).

Baca juga:

Deretan Konten Baru di Disney+ Hotstar September 2024 Ini

Lebih jauh Fickar mengungkapkan dr. Richard Lee bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lantaran mengunggahnya ke media sosial, bila memang terbukti itu konten hoaks.

"Jika perbuatannya dilakukan melalui internet atau online, ya sangat mungkin diterapkan UU ITE untuk menuntut pelakunya," pungkasnya.

Kasus pencurian di Klinik Kecantikan Athena milik Richard Lee ramai di media massa setelah diviralkan sendiri oleh dr. Richard Lee yang juga seorang influencer.

Bahkan, Richard Lee membuat sayembara Rp10 juta bagi yang menangkap pelaku pencurian itu. Aksi pencurian itu berdekatan dengan rencana pembukaan Klinik Athena milik Richard Lee. (Pon)

#Penyebar Hoaks #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan