Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Kecam Pabrik yang Masih Pekerjakan Buruh di Tengah Wabah COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 April 2020
DPR Kecam Pabrik yang Masih Pekerjakan Buruh di Tengah Wabah COVID-19

AKsi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di DIY Yogyakarta. Dok ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak efektif jika masih ada perusahaan khususnya pabrik yang beroperasi ditengah pandemi COVID-19.

Sebab, saat perusahaan tidak diliburkan, otomatis buruh akan keluar rumah untuk bekerja. Obon menyebut, saat ini banyak buruh yang terpapar virus corona, bahkan sudah jatuhnya korban meninggal dunia dari kalangan buruh.

Baca Juga

MPR: Pelonggaran Defisit Anggaran Cadangan Terakhir kalau Semakin Berat

Padahal, di beberapa negara yang juga mempunyai pabrik otomotif misalnya Filipina, Malaysia, dan Thailand, telah meliburkan pekerjanya.

"Kalau produksi otomotif yang barang jadi masih beroperasi, maka vendor-vendor yang memproduksi sparepart juga tetap berjalan. Sebab kalau vendor berhenti, dia akan kena penalti," lanjut Obon dalam keteranganya kepada wartawan, Selasa (14/4).

Obon mengalkulasi saat ini sudah banyak buruh yang terdampak corona. Meski tak menyebut angka, ia meyakini sudah ada buruh yang meninggal gara-gara corona.

"Supaya physical distancing efektif, maka pemerintah harus bersikap tegas dengan meliburkan pabrik-pabrik, seperti halnya meliburkan sekolahan," kata politikus Gerindra ini.

Ilustrasi Demo Buruh. (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Obon menyayangkan pabrik yang masih aktif di tengah PSBB khususnya pabrik yang produksi barang jadi seperti pabrik otomotif. Ia menekankan buruh patut diliburkan agar PSBB berjalan optimal. Ia berharap perusahaan tetap membayar gaji buruh.

"Karena bukan keinginan buruh untuk libur, maka upah buruh selama diliburkan harus dibayarkan penuh," pungkas Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut.

Baca Juga

PSBB di Tangerang Raya Mulai Sabtu 18 April

Perlu diketahui, bahwa saat ini DKI Jakarta sudah lebih dahulu menerapkan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus.

Sementara untuk kawasan Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil akan memberlakukan PSBB untuk kawasan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok per tanggal 15 April 2020 mendatang. (Knu)

#DPR RI #Buruh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Momentum revisi UU Ketenagakerjaan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai ketentuan yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 14 menit lalu
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - 2 jam, 23 menit lalu
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
Indonesia
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Polda NTB harus segera mengusut tuntas perkara ini dan membongkar potensi pembiaran serta kelalaian sistemik dalam tata kelola lembaga pendidikan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Peristiwa itu bukan sekadar pelanggaran prosedur atau penyimpangan internal, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program Kredit Usaha Rakyat.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Bagikan