DPR Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Buka Kegiatan Belajar di Sekolah

Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah membuat perencanaan jelas soal pembukaan kembali sekolah di tahun ajaran baru 2020-2021.

Tanpa perencanaan matang, pembukaan kegiatan belajar mengajar bisa menjadi blunder ditengah pandemi COVID-19 yang masih jadi ancaman. Pembukaan sekolah di masa pandemik merupakan sebuah pertaruhan besar.

"Apalagi hingga saat ini laju penularan COVID-19 di Tanah Air kian meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan," kata Huda kepada wartawan, Rabu (27/5).

Baca Juga

Pemprov DKI Beri Denda Tiga Perusahaan Langgar PSBB, Ini Besarannya

Ia mengingatkan, kurva kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam. Sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut, maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar.

Padahal, menurut Politikus PKB itu, anak-anak usia sekolah sangat rentan tertular COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah anak yang positif COVID-19 mencapai 831 anak atau 4% dari jumlah keseluruhan pasien positif. Mereka dalam rentang usia 0-14 tahun.

Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) anak di Indonesia dengan berbagai penyakit sebanyak 3.400 kasus. Lalu data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan jika 129 anak meninggal dunia dengan status PDP, dan 14 anak meninggal dengan status positif. Fakta ini menunjukkan jika anak-anak usia sekolah juga rentan tertular.

"Sehingga jika sekolah kembali dibuka maka harus dipersiapkan secara matang,” tegasnya.

Karena itulah pihaknya berharap benar ada pertimbangan matang sebelum pemerintah membuka kembali sekolah. Dimana harus ada dasar fakta yang jelas untuk masing-masing sekolah sebelum dibuka. Misalnya, pemerintah harus memastikan bahwa sekolah yang dibuka hanyalah yang berada di zona hijau alias tanpa penularan. Jika berada di zona merah, wacana pembukaan sekolah harus ditolak.

Kedua, harus ada kejelasan protokol kesehatan. Harus ada screening kesehatan guru dan murid, di mana yang mempunyai penyakit kormobid sebaiknya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Semua protocol kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orang tua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” ujar Huda.

Lalu, perlu adanya test PCR bagi guru dan siswa sebelum pembukaan sekolah, adanya pengaturan pola duduk di kelas, hingga ketersediaan hand sanitizer serta disinfektan. “Semua protokol Kesehatan tersebut harus disosialisasikan kepada para orang tua siswa serta dilakukan simulasinya sebelum proses pembukaan sekolah,” katanya.

Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, pembukaan kembali sekolah akan diputuskan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.

"Skenario persiapan pembukaan sekolah sebaiknya menunggu keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Harus disinkronkan dulu agar tidak overlapping," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad kepada wartawan.

Keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bukan diputuskan sepihak oleh Kemdikbud.

Baca Juga

Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim juga mengatakan, keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bukan diputuskan sepihak oleh Kemdikbud.

Dia bahkan menyampaikan, keputusan mengenai waktu dan metodenya juga berlandaskan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Keputusan kapan, dengan format apa, dan (metode) seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, semuanya itu masih di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," kata Nadiem. (Knu)