Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk pengusulan perbaikan sekolah secara online pada 2026. Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif.

Aplikasi tersebut memungkinkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mengajukan laporan dan usulan perbaikan gedung yang rusak dengan lebih mudah, cepat, dan terarah.

Gus Hilman, sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi, menilai inovasi digital ini sebagai terobosan penting untuk mendorong percepatan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Menurutnya, aplikasi tersebut akan menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara sekolah dan pemerintah pusat dalam proses penyampaian kebutuhan perbaikan.

Baca juga:

Aturan Antiperundungan di Sekolah Terbit Tahun Depan, Peran Guru dan BK bakal Dimaksimalkan untuk Pencegahan

“Dengan adanya aplikasi ini, sekolah tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mengusulkan perbaikan. Kemendikdasmen juga bisa langsung mengetahui kondisi gedung sekolah di berbagai daerah secara real time,” ujar Gus Hilman, Senin (24/11).

Ia menekankan bahwa langkah ini akan sangat membantu terutama sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, yang selama ini menghadapi hambatan administratif maupun jarak ketika ingin menyampaikan laporan kerusakan.

Meski begitu, Gus Hilman meminta Kemendikdasmen untuk memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara masif dan merata. Semua sekolah, kata dia, harus memperoleh informasi lengkap mengenai keberadaan aplikasi tersebut, termasuk cara mengakses dan menggunakannya.

“Sosialisasi harus menjangkau seluruh daerah. Jangan sampai ada sekolah yang tidak mengetahui adanya aplikasi ini hanya karena keterbatasan informasi. Kemendikdasmen perlu memastikan pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan,” tegasnya.

Baca juga:

Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah

Gus Hilman juga menyoroti capaian program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat progresif. Target revitalisasi sekolah hingga akhir tahun 2025 ditetapkan sebanyak 16.140 sekolah, meningkat dari target awal 10.440 sekolah. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi revitalisasi telah mencapai 98,7%, atau 15.929 sekolah.

Menurutnya, capaian ini harus terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih modern dan responsif, salah satunya melalui aplikasi pengusulan perbaikan sekolah tersebut.

“Dengan dukungan teknologi, saya optimistis program revitalisasi sekolah dapat tetap terjaga kualitasnya dan makin cepat direalisasikan,” tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Sekolah bisa mengajukan perbaikan gedung secara online. DPR menyebutkan, hal tersebut harus disosialisasikan secara masif.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Indonesia
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Rudianto juga menyinggung dinamika keamanan terkini di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Bagikan