Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk pengusulan perbaikan sekolah secara online pada 2026. Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif.

Aplikasi tersebut memungkinkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mengajukan laporan dan usulan perbaikan gedung yang rusak dengan lebih mudah, cepat, dan terarah.

Gus Hilman, sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi, menilai inovasi digital ini sebagai terobosan penting untuk mendorong percepatan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Menurutnya, aplikasi tersebut akan menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara sekolah dan pemerintah pusat dalam proses penyampaian kebutuhan perbaikan.

Baca juga:

Aturan Antiperundungan di Sekolah Terbit Tahun Depan, Peran Guru dan BK bakal Dimaksimalkan untuk Pencegahan

“Dengan adanya aplikasi ini, sekolah tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mengusulkan perbaikan. Kemendikdasmen juga bisa langsung mengetahui kondisi gedung sekolah di berbagai daerah secara real time,” ujar Gus Hilman, Senin (24/11).

Ia menekankan bahwa langkah ini akan sangat membantu terutama sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, yang selama ini menghadapi hambatan administratif maupun jarak ketika ingin menyampaikan laporan kerusakan.

Meski begitu, Gus Hilman meminta Kemendikdasmen untuk memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara masif dan merata. Semua sekolah, kata dia, harus memperoleh informasi lengkap mengenai keberadaan aplikasi tersebut, termasuk cara mengakses dan menggunakannya.

“Sosialisasi harus menjangkau seluruh daerah. Jangan sampai ada sekolah yang tidak mengetahui adanya aplikasi ini hanya karena keterbatasan informasi. Kemendikdasmen perlu memastikan pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan,” tegasnya.

Baca juga:

Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah

Gus Hilman juga menyoroti capaian program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat progresif. Target revitalisasi sekolah hingga akhir tahun 2025 ditetapkan sebanyak 16.140 sekolah, meningkat dari target awal 10.440 sekolah. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi revitalisasi telah mencapai 98,7%, atau 15.929 sekolah.

Menurutnya, capaian ini harus terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih modern dan responsif, salah satunya melalui aplikasi pengusulan perbaikan sekolah tersebut.

“Dengan dukungan teknologi, saya optimistis program revitalisasi sekolah dapat tetap terjaga kualitasnya dan makin cepat direalisasikan,” tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - 25 menit lalu
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
SDM di Berbagai Institusi Bermasalah, Alasan Presiden Prabowo Bentuk URI
Pemerintah harus menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
 SDM di Berbagai Institusi Bermasalah, Alasan Presiden Prabowo Bentuk URI
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Sekolah Rakyat Dilengkapi Lapangan Sepak Bola 105 Meter X 68 Meter Sesuai Standar FIFA
Pembangunan infrastruktur olahraga merupakan bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas manusia Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Sekolah Rakyat Dilengkapi Lapangan Sepak Bola 105 Meter X 68 Meter Sesuai Standar FIFA
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bagikan