Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk pengusulan perbaikan sekolah secara online pada 2026. Ia meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara masif.

Aplikasi tersebut memungkinkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mengajukan laporan dan usulan perbaikan gedung yang rusak dengan lebih mudah, cepat, dan terarah.

Gus Hilman, sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi, menilai inovasi digital ini sebagai terobosan penting untuk mendorong percepatan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

Menurutnya, aplikasi tersebut akan menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara sekolah dan pemerintah pusat dalam proses penyampaian kebutuhan perbaikan.

Baca juga:

Aturan Antiperundungan di Sekolah Terbit Tahun Depan, Peran Guru dan BK bakal Dimaksimalkan untuk Pencegahan

“Dengan adanya aplikasi ini, sekolah tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk mengusulkan perbaikan. Kemendikdasmen juga bisa langsung mengetahui kondisi gedung sekolah di berbagai daerah secara real time,” ujar Gus Hilman, Senin (24/11).

Ia menekankan bahwa langkah ini akan sangat membantu terutama sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, yang selama ini menghadapi hambatan administratif maupun jarak ketika ingin menyampaikan laporan kerusakan.

Meski begitu, Gus Hilman meminta Kemendikdasmen untuk memastikan sosialisasi kebijakan dilakukan secara masif dan merata. Semua sekolah, kata dia, harus memperoleh informasi lengkap mengenai keberadaan aplikasi tersebut, termasuk cara mengakses dan menggunakannya.

“Sosialisasi harus menjangkau seluruh daerah. Jangan sampai ada sekolah yang tidak mengetahui adanya aplikasi ini hanya karena keterbatasan informasi. Kemendikdasmen perlu memastikan pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan,” tegasnya.

Baca juga:

Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah

Gus Hilman juga menyoroti capaian program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat progresif. Target revitalisasi sekolah hingga akhir tahun 2025 ditetapkan sebanyak 16.140 sekolah, meningkat dari target awal 10.440 sekolah. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi revitalisasi telah mencapai 98,7%, atau 15.929 sekolah.

Menurutnya, capaian ini harus terus diperkuat melalui tata kelola yang lebih modern dan responsif, salah satunya melalui aplikasi pengusulan perbaikan sekolah tersebut.

“Dengan dukungan teknologi, saya optimistis program revitalisasi sekolah dapat tetap terjaga kualitasnya dan makin cepat direalisasikan,” tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah #Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masukan Diterima, Prabowo Janji Perbaiki Tata Kelola Perguruan Tinggi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menerima usulan akademisi dalam Sarasehan KSTI 2026. Fokus pada beasiswa doktor, riset BUMN, hilirisasi industri, dan kebebasan akademik.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
Masukan Diterima, Prabowo Janji Perbaiki Tata Kelola Perguruan Tinggi Indonesia
Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Indonesia
DPR Dorong Perluasan Penerima Beasiswa Tenaga Medis
Penerima beasiswa Kementerian Kesehatan saat ini baru menjangkau sekitar 8.484 mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
DPR Dorong Perluasan Penerima Beasiswa Tenaga Medis
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan