DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu 14-17 Februari

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Februari 2022
DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu 14-17 Februari

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi II DPR RI segera menggelar uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya akan memutuskan 7 anggota KPU dari 14 calon dan 5 anggota Bawaslu dari 10 calon.

“Rencananya dilakukan pada 14-15 Februari 2022,” kata Mardani kepada wartawan, ditulis Senin (7/2).

Baca Juga:

KPU Kota Bandung Butuh 52.150 Petugas Buat Pemilu 2024

Diketahui, dari 14 calon anggota KPU yang sudah dipilih tim seleksi, umumnya merupakan jajaran KPU dan Bawaslu aktif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yakni sebanyak 11 calon. Dari 11 calon tersebut, sebanyak 3 orang merupakan petahana atau anggota KPU RI saat ini, yakni Hasyim Asy’ari, Viryan dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Selain itu, terdapat seorang anggota Bawaslu RI saat ini yang juga masuk dalam 14 calon anggota KPU RI, yakni Mochammad Afifuddin.

Enam calon lainnya adalah Ketua dan anggota KPU daerah, yakni Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, anggota KPU Jawa Barat Idham Holik, anggota KPU Kalimantan Timur Iffa Rosita, anggota KPU Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne dan anggota KPU Sulawesi Utara Yessy Yatty Momongan. Sementara satu penyelenggara pemilu aktif adalah Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap.

Baca Juga:

KPU Minta Masa Kampanye Pemilu Selama 120 Hari

Dua calon lainnya berasal dari LSM kepemiluan, yakn August Mellaz selaku Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi serta Dahliah yang merupakan Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid).

Dahliah juga pernah menjadi anggota dan Ketua KPU DKI Jakarta. Satu calon merupakan murni dari kalangan akademis, yakni Muchamad Ali Safa’at yang merupakan dosen serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur.

Dari 14 calon ini, terdapat 4 orang perempuan. Hal ini berarti, kuota perempuan dalam 14 calon ini sebanyak 30 persen. Dari 14 calon ini, sebanyak 8 calon berasal dari Pulau Jawa dan 6 calon luar Jawa, yakni Viryan dari Kalimantan Barat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dari Bali, Iffa Rosita dari Kalimantan Timur, Iwan Rompo Banne dari Sulawesi Tenggara, Yessy Yatty Momongan dari Sulawesi Utara, dan Persadaan Harahap dari Bengkulu.

Sementara dari 10 calon anggota Bawaslu, sebanyak 7 orang merupakan penyelenggara Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara 2 orang lainnya merupakan akademisi dan satu di antaranya merupakan jurnalis. Dari 7 penyelenggara pemilu, terdapat 2 petahana anggota Bawaslu, yakni Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja.

Sedangkan 5 merupakan anggota bawaslu daerah, yakni Herwyn Jefler Hielsa Malonda sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Lolly Suhenty merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Subair merupakan anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Totok Hariyono merupakan anggota Bawaslu Jawa Timur dan Puadi merupakan Panwaslu Kota Jakarta Barat.

Dua orang akademisi adalah Aditya Perdana, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan Andi Tenri Sompa, dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu, Mardiana Rusli adalah jurnalis dan aktif di NGO pemerhati Pemilu. (Pon)

Baca Juga:

Empat Perempuan Calon Anggota KPU 2022-2027 di Mata Perludem

#KPU #Pemilu #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan