KPU Kota Bandung Butuh 52.150 Petugas Buat Pemilu 2024
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 06 Februari 2022
Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terus bersiap untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu 2024 akan memiliki 5 surat suara. Sedangkan Pilkada hanya 2 surat suara.
"Sehingga jumlah TPS saat Pemilu 2024 juga akan lebih banyak," kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti
Baca Juga:
KPU Minta Masa Kampanye Pemilu Selama 120 Hari
Suharti menegaskan, pemilu 2024 bakal membutuhkan petugas yang lebih banyak dibandingkan Pilkada 2024. Saat Pemilu 2024 membutuhkan 52.150 petugas. Sedangkan pada Pilkada 2024 membutuhkan 38.073 petugas.
"Butuh PPK di 30 Kecamatan sebanyak 5 orang, masing-masing Kecamatan itu butuh 150 orang, yaitu petugas PPK di setiap Kecamatan. KPU juga membutuhkan PPS di 151 Kelurahan dengan masing-masing personel 3, sehingga butuh sekitar 453 orang untuk petugas TPS," ujarnya.
Ia menyampaikan, KPU juga membutuhkan ASN kewilayahan sekretariat di PPK dan PPS. Di PPK ada 3 orang sekretariat 30 kecamatan butuh 90 orang PNS di kecamatan Untuk menjadi Sekretariat PPK.
Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024.
"Prinsipnya, Pemkot Bandung akan membantu proses penyelenggaraan tahapan, baik Pemilu maupun Pilkada," ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan langkah itu dilakukan salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Imran mengatakan, Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah. Pihaknya mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan potensi konflik.
"Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan potensi konflik. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," katanya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Empat Perempuan Calon Anggota KPU 2022-2027 di Mata Perludem
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Mahfud MD Nilai MK Inkonsisten dan Memicu Kegaduhan Politik di Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
DPR Bakal Lakukan Kodifikasi dan Kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik
Rencanakan Revisi UU MK, Politikus DPR Akui Banyak Pro dan Kontra
