DPR Dukung Two State Solution untuk Perdamaian Palestina-Israel

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Oktober 2023
DPR Dukung Two State Solution untuk Perdamaian Palestina-Israel

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konflik antara Israel dan Palestina belum berhenti. Ratusan ribu orang sudah menjadi korban.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendukung two state solution (solusi dua negara) demi menegakkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Di tengah konflik yang semakin memanas dan korban sipil dari kedua negara semakin banyak berjatuhan, maka solusi harus digaungkan di berbagai forum-forum internasional.

Baca Juga:

Prabowo Ajak Para Pendukungnya Berdoa untuk Palestina

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menegaskan, tidak boleh ada masyarakat sipil yang dikorbankan dalam konflik ini, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Kami mendukung two state solution dan kita berharap konflik ini segera mereda supaya tidak ada korban (sipil) terutama dari anak-anak dan perempuan. Padahal, mereka tidak berdosa,” tutur Fadli kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Rabu (25/10).

Ketua DPR Puan Maharani juga sepakat menyerukan two state solution.

Puan konsisten sampaikan pernyataan ini saat mengikuti sejumlah forum-forum legislatif internasional.

Bagi Indonesia, isu Palestina merupakan isu krusial bagi diplomasi perdamaian yang dijalankan Indonesia di dunia internasional.

Penyelesaian isu tersebut dipandang penting sebagai upaya menciptakan stabilitas dunia

Baca Juga:

ARMY Indonesia Kumpulkan Donasi hingga Rp 1 M untuk Palestina

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui two state solution sesuai dengan kesepakatan PBB.

Two state solution merupakan solusi di mana dua negara harus mengakui keberadaan sekaligus kedaulatan masing-masing.

Upaya ini disuarakan oleh Ma’ruf saat membuka sidang Asian African Legal Consultative Organization di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Senin (16/10) lalu. (Knu)

Baca Juga:

Mendag Zulhas Sebut Konflik Israel-Palestina buat Harga Pangan Naik

#DPR RI #Palestina #Konflik Palestina #Israel
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan