DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 November 2024
DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Pindad MV3 Garuda Limousine. Foto PT Pindad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Pindad sebagai salah satu BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan, sangat mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Oleh karenanya, DPR RI mendorong PT Pindad untuk Terus memproduksi produk unggulan.

"Apa yang sudah diproduksi PT Pindad selama ini tidak kalah dengan produk negara lain. Sehingga kami berharap semua itu cukup kuat untuk mendukung sistem pertahanan TNI kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan dalam keterangannya, Senin (25/11).

Sebut saja produk terkini yang saat ini berhasil diproduksi PT Pindad, Seperti senjata Anti-Drone SPS-1 dan Maung MV3 Mobile Jammer, dan lain sebagainya.

Baca juga:

Pindad Dipatok Target Produksi 5.000 Maung Mobil Dinas dalam 100 Hari Kerja

Meski demikian, pihaknya berharap terus dilakukan pengembangan dalam sisi teknologi. Sehingga, akan terus mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI.

"Jadi, intinya, ketika kita yakini bahwa produk Pindad bagus dan berkualitas, ya tentu harus didorong untuk bisa terus mengembangkan produk-produknya, serta meningkatkan kuantitas produksinya," tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Komisi I DPR RI akan ikut memperjuangkan agar PT Pindad dapat terus berkarya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Baca juga:

Sanggupi Keinginan Produksi Mobil Dinas Menteri, PT Pindad Puji Prabowo

Sehingga, ke depan akan semakin banyak lagi produk-produk alutsista dan kendaraan yang dapat dihasilkan oleh PT Pindad, yang mana tentu itu akan menjadi kebanggaan nasional.

Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam industri pertahanan dalam negeri yang terlibat dalam program penguatan industri pertahanan, PT. Pindad, melaksanakan tugas yang cukup berat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan meningkatkan kapasitas produksi.

#PT Pindad #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan