DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 November 2024
DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Pindad MV3 Garuda Limousine. Foto PT Pindad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Pindad sebagai salah satu BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan, sangat mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Oleh karenanya, DPR RI mendorong PT Pindad untuk Terus memproduksi produk unggulan.

"Apa yang sudah diproduksi PT Pindad selama ini tidak kalah dengan produk negara lain. Sehingga kami berharap semua itu cukup kuat untuk mendukung sistem pertahanan TNI kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan dalam keterangannya, Senin (25/11).

Sebut saja produk terkini yang saat ini berhasil diproduksi PT Pindad, Seperti senjata Anti-Drone SPS-1 dan Maung MV3 Mobile Jammer, dan lain sebagainya.

Baca juga:

Pindad Dipatok Target Produksi 5.000 Maung Mobil Dinas dalam 100 Hari Kerja

Meski demikian, pihaknya berharap terus dilakukan pengembangan dalam sisi teknologi. Sehingga, akan terus mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI.

"Jadi, intinya, ketika kita yakini bahwa produk Pindad bagus dan berkualitas, ya tentu harus didorong untuk bisa terus mengembangkan produk-produknya, serta meningkatkan kuantitas produksinya," tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Komisi I DPR RI akan ikut memperjuangkan agar PT Pindad dapat terus berkarya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Baca juga:

Sanggupi Keinginan Produksi Mobil Dinas Menteri, PT Pindad Puji Prabowo

Sehingga, ke depan akan semakin banyak lagi produk-produk alutsista dan kendaraan yang dapat dihasilkan oleh PT Pindad, yang mana tentu itu akan menjadi kebanggaan nasional.

Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam industri pertahanan dalam negeri yang terlibat dalam program penguatan industri pertahanan, PT. Pindad, melaksanakan tugas yang cukup berat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan meningkatkan kapasitas produksi.

#PT Pindad #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan