DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan
Pindad MV3 Garuda Limousine. Foto PT Pindad
Merahputih.com - PT Pindad sebagai salah satu BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan, sangat mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Oleh karenanya, DPR RI mendorong PT Pindad untuk Terus memproduksi produk unggulan.
"Apa yang sudah diproduksi PT Pindad selama ini tidak kalah dengan produk negara lain. Sehingga kami berharap semua itu cukup kuat untuk mendukung sistem pertahanan TNI kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan dalam keterangannya, Senin (25/11).
Sebut saja produk terkini yang saat ini berhasil diproduksi PT Pindad, Seperti senjata Anti-Drone SPS-1 dan Maung MV3 Mobile Jammer, dan lain sebagainya.
Baca juga:
Pindad Dipatok Target Produksi 5.000 Maung Mobil Dinas dalam 100 Hari Kerja
Meski demikian, pihaknya berharap terus dilakukan pengembangan dalam sisi teknologi. Sehingga, akan terus mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI.
"Jadi, intinya, ketika kita yakini bahwa produk Pindad bagus dan berkualitas, ya tentu harus didorong untuk bisa terus mengembangkan produk-produknya, serta meningkatkan kuantitas produksinya," tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Dengan kata lain, Komisi I DPR RI akan ikut memperjuangkan agar PT Pindad dapat terus berkarya dengan lancar dan tanpa hambatan.
Baca juga:
Sanggupi Keinginan Produksi Mobil Dinas Menteri, PT Pindad Puji Prabowo
Sehingga, ke depan akan semakin banyak lagi produk-produk alutsista dan kendaraan yang dapat dihasilkan oleh PT Pindad, yang mana tentu itu akan menjadi kebanggaan nasional.
Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam industri pertahanan dalam negeri yang terlibat dalam program penguatan industri pertahanan, PT. Pindad, melaksanakan tugas yang cukup berat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan meningkatkan kapasitas produksi.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan