DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 November 2024
DPR Dorong PT Pindad Kembangkan Produk Unggulan

Pindad MV3 Garuda Limousine. Foto PT Pindad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Pindad sebagai salah satu BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan, sangat mampu memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Oleh karenanya, DPR RI mendorong PT Pindad untuk Terus memproduksi produk unggulan.

"Apa yang sudah diproduksi PT Pindad selama ini tidak kalah dengan produk negara lain. Sehingga kami berharap semua itu cukup kuat untuk mendukung sistem pertahanan TNI kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan dalam keterangannya, Senin (25/11).

Sebut saja produk terkini yang saat ini berhasil diproduksi PT Pindad, Seperti senjata Anti-Drone SPS-1 dan Maung MV3 Mobile Jammer, dan lain sebagainya.

Baca juga:

Pindad Dipatok Target Produksi 5.000 Maung Mobil Dinas dalam 100 Hari Kerja

Meski demikian, pihaknya berharap terus dilakukan pengembangan dalam sisi teknologi. Sehingga, akan terus mendukung percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI.

"Jadi, intinya, ketika kita yakini bahwa produk Pindad bagus dan berkualitas, ya tentu harus didorong untuk bisa terus mengembangkan produk-produknya, serta meningkatkan kuantitas produksinya," tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Komisi I DPR RI akan ikut memperjuangkan agar PT Pindad dapat terus berkarya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Baca juga:

Sanggupi Keinginan Produksi Mobil Dinas Menteri, PT Pindad Puji Prabowo

Sehingga, ke depan akan semakin banyak lagi produk-produk alutsista dan kendaraan yang dapat dihasilkan oleh PT Pindad, yang mana tentu itu akan menjadi kebanggaan nasional.

Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam industri pertahanan dalam negeri yang terlibat dalam program penguatan industri pertahanan, PT. Pindad, melaksanakan tugas yang cukup berat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan meningkatkan kapasitas produksi.

#PT Pindad #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - 20 menit lalu
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - 21 menit lalu
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - 21 menit lalu
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Bagikan