DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

Ilustrasi. ANTARA/HO-Humas Ditjen PKH Kementan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan Program Sapi Merah Putih untuk memperkuat industri sapi perah nasional. Program ini berfokus pada peningkatan genetik sapi agar lebih produktif dan berdaya tahan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menyambut baik inisiatif ini.

"Karena melihat tantangan industri peternakan sapi kita. Sehingga, saya sangat setuju perlu untuk dikembangkan. Terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sedang diimplementasikan sekarang,” ujar Putri dalam keterangannya, Kamis (4/9).

Baca juga:

Kementan Klaim Indonesia Sudah Swasembada Daging dan Telur Ayam, Sapi Masih Impor

Menurut Puteri, produktivitas sapi perah di Indonesia masih sangat rendah, yakni rata-rata hanya 10-12 liter per ekor per hari.

Data Bappenas menunjukkan, secara global, produktivitas sapi Indonesia berada di peringkat ke-209.

Di sisi lain, konsumsi susu nasional terus meningkat hingga 4,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 0,9 juta ton. Kondisi ini membuat Indonesia sangat bergantung pada impor susu.

Oleh karena itu, Puteri menekankan pentingnya pelibatan peternak kecil dalam program ini. Dengan demikian, perekonomian di tingkat desa di seluruh kabupaten/kota dapat terus bergerak.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa Program Sapi Merah Putih adalah simbol kemajuan melalui perbaikan genetik yang dilakukan para ahli dengan dukungan teknologi dan pengetahuan.

“Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik. Kalau ini bisa dilakukan ke seluruh tanaman dan ternak. Ini akan menjadi revolusi. Disitulah pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Lalu, bagaimana kita sebagai perencana nasional, bisa membuat orang seperti ini ada dimana-mana," jelas dia.

Baca juga:

Pemerintah Tidak Lagi Berlakukan Batasan Kuota Impor Sapi Hidup Demi Ketahanan Pangan

Puteri mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk menyukseskan program ini.

Ia juga mengapresiasi program ini karena tidak didanai APBN, melainkan melibatkan partisipasi perbankan seperti Bank BRI, serta sinergi dengan IPB dan pihak swasta lainnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Bappenas untuk segera membuat roadmap agar kolaborasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut

#Impor Sapi #Daging Sapi #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan hingga Sabtu, Gubernur Pramono: Pasti Ada yang Buka karena Asosiasi tak Bisa Melarang
Pramono mengaku ia sudah mengetahui adanya niat pedagang daging sapi ini untuk mogok berjualan saat meninjau ke lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan hingga Sabtu, Gubernur Pramono: Pasti Ada yang Buka karena Asosiasi tak Bisa Melarang
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Aksi mogok berjualan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Bagikan