DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 Juni 2023
DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat membutuhkan peran pemerintah daerah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.

"Kemampuan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi secara nasional harus diapresiasi. Saat ini, Inflasi April 2023 tetap terkendali di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, Selasa (27/6).

Baca Juga:

Laju Inflasi Pada 2023 Masih Akan Lebih Tinggi

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa strategi pengendalian inflasi daerah yang disebut 4K. Pertama, Ketersediaan pasokan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi. Kedua, Keterjangkauan harga, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.

Ketiga, Kelancaran distribusi, yang berarti menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa. Keempat, Komunikasi efektif, yang berarti terjalinnya komunikasi yang baik di antara semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 0,33 persen, sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen. Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.

“Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," ujar Andi.

Politikus Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dinilai sangat meyakinkan. Menurutnya, agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, bergerak positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Baca Juga:

Mendagri Ancam Copot Penjabat yang Daerahnya Inflasi di Atas Nasional

“Menteri Koordinator Perekonomian juga patut diacungi jempol, di bawah tangan dingin Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga, Indonesia semakin membaik dan lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara” tegas Andi.

Karena itu, Andi mengatakan bahwa momentum kebangkitan ekonomi yang positif harus terus dipelihara, dengan terus menjaga kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.

Selain itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting untuk menjadi fasilitator kerja sama antar daerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.

“Presiden sudah sering mengingatkan agar pemerintah daerah dengan TPID nya harus saling kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan, ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol, faktor-faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi," tutup Andi. (Pon)

Baca Juga:

Konser di Swedia, Beyonce Picu Inflasi

#Inflasi #DPR RI #Partai Golkar #Pemerintah Daerah #Pemerintah RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Bagikan