Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 27 Juni 2023
DPR Dorong Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Tekan Inflasi

Beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat membutuhkan peran pemerintah daerah dalam menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.

"Kemampuan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi secara nasional harus diapresiasi. Saat ini, Inflasi April 2023 tetap terkendali di tengah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)," kata Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, Selasa (27/6).

Baca Juga:

Laju Inflasi Pada 2023 Masih Akan Lebih Tinggi

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa strategi pengendalian inflasi daerah yang disebut 4K. Pertama, Ketersediaan pasokan, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi. Kedua, Keterjangkauan harga, yang berarti menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.

Ketiga, Kelancaran distribusi, yang berarti menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa. Keempat, Komunikasi efektif, yang berarti terjalinnya komunikasi yang baik di antara semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 0,33 persen, sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen. Angka inflasi ini terus mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai 5 persen lebih.

“Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," ujar Andi.

Politikus Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dinilai sangat meyakinkan. Menurutnya, agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, bergerak positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Baca Juga:

Mendagri Ancam Copot Penjabat yang Daerahnya Inflasi di Atas Nasional

“Menteri Koordinator Perekonomian juga patut diacungi jempol, di bawah tangan dingin Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia tumbuh positif dengan pengendalian inflasi yang sangat terjaga, Indonesia semakin membaik dan lebih baik dari banyak negara, termasuk dengan negara tetangga di Asia Tenggara” tegas Andi.

Karena itu, Andi mengatakan bahwa momentum kebangkitan ekonomi yang positif harus terus dipelihara, dengan terus menjaga kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.

Selain itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting untuk menjadi fasilitator kerja sama antar daerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.

“Presiden sudah sering mengingatkan agar pemerintah daerah dengan TPID nya harus saling kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan, ongkos transportasi juga harus bisa dikontrol, faktor-faktor itu yang banyak mempengaruhi inflasi," tutup Andi. (Pon)

Baca Juga:

Konser di Swedia, Beyonce Picu Inflasi

#Inflasi #DPR RI #Partai Golkar #Pemerintah Daerah #Pemerintah RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Bagikan