DPR Desak Polisi Usut Jaringan Pesta Gay di Ruang Publik, Sebut Ancaman Ketertiban Umum

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPR Desak Polisi Usut Jaringan Pesta Gay di Ruang Publik, Sebut Ancaman Ketertiban Umum

Sejak 1970-an, warna pelangi telah menjadi simbol kebanggaan kaum LGBTQ+. (Foto: Unsplash/Daniel James)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan dan kemarahannya atas terjadinya pesta gay di kawasan Puncak, Bogor. Dia mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas para pelaku pesta yang meresahkan masyarakat itu.

“Saya mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk mengusut tuntas jaringan di balik pesta gay ini. Jangan hanya berhenti pada pelaku yang tertangkap di lokasi, tapi bongkar siapa penyelenggara, jaringan komunikasi,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (25/6).

Politisi asal Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait dalam memberantas praktik-praktik penyimpangan yang meresahkan masyarakat.

Baca juga:

53 Laki-Laki yang Diciduk Saat Pesta Gay di Jaksel Dilepas, Ini Alasan Polisi


“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersinergi. Kita tidak bisa membiarkan perilaku seperti ini terus tumbuh dan membahayakan generasi muda.

Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal ancaman terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Abdullah menekankan, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, tanpa diskriminasi, namun tetap tegas terhadap tindakan kriminal yang melibatkan aktivitas seksual menyimpang di ruang publik atau secara terorganisir.

"Saya mendorong kepolisian untuk menelusuri semua pihak yang terlibat. Proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” ucapnya.

Dia menegaskan, pesta gay itu sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Apalagi, dari hasil tes diketahui dari 75 orang yang diperiksa dan ikut dalam pesta gay, sebanyak 30 orang dinyatakan reaktif HIV dan sifilis.

Peserta pesta gay yang dinyatakan reaktif HIV dan sifilis hanya sebagian kecil yang berasal dari Bogor. Sebagian besar berasal dari kabupaten atau kota di sekitar Kabupaten Bogor.

Kasus pesta gay itu harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan pihak kepolisian.

Mereka harus melakukan pencegahan dan razia terhadap kelompok-kelompok yang memiliki penyimpanan seks.

"Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Para pelaku pesta harus ditindak tegas sesuai aturan yang ada. Pencegahan harus gencar dilakukan," tegas Abdullah. (Pon)

#Pesta Seks #Polisi #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Bagikan