DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Merahputih.com - Pengawasan terhadap penegakan hukum dan kinerja aparat kepolisian di daerah perlu ditingkatkan. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendesak memiliki hak perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang memadai, mengingat risiko tinggi yang kerap mereka hadapi saat bertugas.

Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyoroti ketidaksetaraan dalam perlindungan ini.

"Anggota DPR memiliki hak imunitas dalam Undang-Undang MD3, tapi Polri tidak. Padahal yang paling riskan berbenturan dengan penjahat adalah Polri. Ada anggota yang dibacok, meninggal, atau cacat seumur hidup. Sudah saatnya kita pikirkan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Endang, Rabu (8/10).

Baca juga:

DPR Dukung Langkah Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan. Endang menilai bahwa selama ini perhatian terhadap anggota Polri yang mengalami kecelakaan atau luka saat bertugas masih bersifat kebijakan internal pimpinan dan belum menjadi jaminan resmi negara.

Oleh karena itu, ia mendorong agar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), aspek perlindungan bagi aparat penegak hukum juga dipertimbangkan.

Selain perlindungan, Endang juga menyampaikan pesan dari Ombudsman RI yang diterima Komisi III DPR RI, terkait keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Laporan tersebut menyoroti proses hukum yang berjalan lambat serta adanya dugaan praktik kekerasan dan intimidasi dalam penanganan perkara.

"Kami yakin di NTB hal-hal seperti itu tidak terjadi. Namun, pesan dari Ombudsman ini kami sampaikan sebagai bentuk antisipasi. Tolong proses hukum dijalankan sesuai dengan KUHAP, peraturan Kapolri, juklak, dan juknis yang menjadi pedoman," jelas legislator Fraksi PAN tersebut.

Baca juga:

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM) dan meminta penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum benar-benar diminimalisir. Aparat harus menjadikan pemahaman HAM sebagai pedoman dalam bertugas demi meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan publik.

Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Kapolda NTB yang berkomitmen menjadikan kepolisian sebagai pelopor dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Endang juga mengingatkan agar jajaran kepolisian tetap menjaga integritas dan tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Tantangan pasti banyak, tapi kalau integritas dijaga, tidak terlibat bisnis praktis dan tetap fokus melayani masyarakat, saya yakin pelaksanaan tugas Polri di NTB akan sukses,” tutupnya.