DPR Desak Pemerintah Selamatkan 9 WNI yang Ditangkap Tentara Israel

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah Selamatkan 9 WNI yang Ditangkap Tentara Israel

Greta Thunberg dan belasan aktivis dunia berlayar ke Gaza dalam misi damai membawa bantuan kemanusiaan lewat kapal Madleen. (Foto: YouTube/Globalnews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memastikan keselamatan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Politisi NasDem ini mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Menurut dia, keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama.

“Pertama tentu kita berharap Kemlu dan pemerintah bisa berusaha membantu menyelesaikan terkait dengan penangkapan WNI kita di Israel itu,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Saan mengungkapkan, pemerintah diyakini akan menaruh perhatian besar terhadap dua WNI tersebut. Ia menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi keduanya dalam keadaan selamat dan aman.

Baca juga:

9 WNI Ikut Global Sumud Flotilla Diculik. Israel Langgar Hukum Internasional

“Yang paling penting adalah memastikan kedua WNI itu dalam keadaan selamat dan aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai kondisi dua WNI itu juga penting untuk menenangkan pihak keluarga di Indonesia. Dengan informasi yang jelas, keluarga dapat mengetahui perkembangan situasi dan tidak terus diliputi kekhawatiran.

“Supaya keluarga dari sembilan WNI juga tenang ketika mendapatkan kabar bahwa keluarganya yang ditangkap di sana dalam keadaan baik,” kata dia.

Saan menegaskan, dalam situasi seperti ini, keselamatan warga negara harus menjadi perhatian utama pemerintah. Setelah kondisi mereka dipastikan aman, pemerintah dapat melanjutkan langkah diplomatik untuk mengupayakan pembebasan.

Baca juga:

Indonesia dan 9 Negara Kecam Serangan Israel Terhadap Global Sumud Flotilla

“Keselamatan menjadi hal yang paling penting,” ujar Saan.

DPR pun berharap, pemerintah bergerak cepat melalui jalur diplomatik agar kedua WNI dapat memperoleh perlindungan maksimal dan segera kembali ke Indonesia dengan selamat.

Global Sumud Flotilla 2.0 merupakan misi kemanusiaan internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan dan menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina di Gaza. Sejumlah aktivis dari berbagai negara ikut ambil bagian dalam pelayaran tersebut. (Pon)

#Israel #WNI #Penangkapan Aktivis #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Gelombang Panas Tewaskan Ribuan Orang, Nasib Keselamatan WNI di Eropa Jangan Sampai Luput
Gelombang panas ekstrem di Eropa menewaskan lebih dari 1.300 orang. DPR mendesak Kemenlu segera membuka posko siaga darurat untuk melindungi WNI di wilayah terdampak.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Gelombang Panas Tewaskan Ribuan Orang, Nasib Keselamatan WNI di Eropa Jangan Sampai Luput
Dunia
Israel Bakal Bikin UU Melarang Azan, Negara OKI Mengutuk
RUU tersebut menandai eskalasi berbahaya dalam serangkaian undang-undang, keputusan, dan kebijakan Israel yang menargetkan kehadiran Palestina dan identitas Arab dan Islam.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Israel Bakal Bikin UU Melarang Azan, Negara OKI Mengutuk
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Bagikan