DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Juli 2022
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi

Hewan Ternak. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menimpa ratusan ribu hewan ternak berdampak bagi masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyarankan, Pemerintah untuk memberikan insentif ganti rugi bagi para masyarakat yang memelihara beberapa ekor hewan ternak.

Baca Juga:

Cara Mengolah Daging Agar Tidak Terpapar Virus PMK

“Dengan hadirnya wabah ini akan mengurangi daya jual dari hewan ternak itu sendiri, yang tentunya sangat merugikan," ujar Sukamta, Kamis (7/7).

Ia khawatir, jika tak ditangani maksimal, akan semakin besar kerugian yang didapatkan.

Selain itu, Sukamta mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekedar struktural siapa yang memimpin penanganan wabah ini. Melainkan, ketersediaan dari vaksin dan obat-obatan bagi para masyarakat rumahan yang memelihara beberapa hewan ternak di area rumahnya.

Baca Juga:

Penularan PMK Telah Terjadi di 21 Provinsi

“Sudah seharusnya menjadi evaluasi bersama-sama untuk mengatasi dampak PMK yang semakin besar, " ujar politisi PKS ini.

Sekedar informasi, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar ke 21 provinsi dan 236 kabupaten/kota di Indonesia. Mengutip laman siagapmk.id pada Kamis (7/7) pukul 16.23 WIB, total kasus PMK secara kumulatif di Indonesia sebanyak 334.213 ekor hewan ternak. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Sebut Sudah Ada 3 Juta Dosis Vaksin PMK di Indonesia dan Segera Disuntikkan

#Hewan Kurban #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - 58 menit lalu
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - 2 jam, 30 menit lalu
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Bagikan