DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Wuhan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Januari 2020
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Wuhan

Politisi Golkar Christina Aryani (ANTARA/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR mendesak Pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat guna memastikan proses evakuasi terhadap WNI yang berada di Wuhan, Tiongkok, menyusul situasi terakhir terkait virus corona.

"Langkah cepat dan tepat dalam proses evakuasi sangat dibutuhkan mengingat dampak virus dengan kemampuannya menginfeksi berbagai spesies hewan sebelum kemudian menyebar dan menyebabkan penularan antarmanusia," ujar anggota Komisi I Christina Aryani dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/1).

Baca Juga

Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO

Christina mengatakan keterbatasan logistik dan sulitnya akses transportasi keluar masuk Wuhan saat ini juga mendorong agar evakuasi segera dilakukan.

"Membiarkan WNI kita tetap berada di sana sama saja dengan membiarkan mereka menunggu giliran terinfeksi," kata dia dilansir Antara.

Dia mengingatkan langkah evakuasi juga tengah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang serta Srilanka. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menyiapkan pesawat untuk memulangkan warganya, Perancis akan memindahkan warganya ke provinsi lain untuk dikarantina.

Wuhan
Situasi di kota Wuhan, Tiongkok. Foto: STR/AFP/GETTY IMAGES

Dia menilai pemindaian di bandara atau pelabuhan tidak selamanya efektif dikarenakan tidak semua yang terpapar virus langsung menunjukkan gejala penyakit ini, mengingat masa inkubasi virus bervariasi dari 2-14 hari.

Lebih jauh dia menyampaikan, Komisi I DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas keadaan ini dan mendorong Pemerintah untuk segera menyampaikan rencana evakuasi WNI di Wuhan.

Baca Juga

Batik Air Bantah Penumpang Rute Balikpapan-Jakarta Terinfeksi Virus Corona

Berdasarkan catatan KBRI, terdapat sekitar 93 WNI di Wuhan.

Adapun, seiring mengupayakan proses evakuasi WNI, kata dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan larangan masuk bagi wisatawan asal Tiongkok hingga permasalahan menyangkut penyebaran virus bisa ditangani lebih baik. (*)

#DPR RI #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan