Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu sidang setelah seluruh fraksi yang hadir menyatakan persetujuan.

Regulasi tersebut menjadi pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, sekaligus memenuhi mandat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan beleid yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal tersebut merefleksikan keseimbangan antara perlindungan hak-hak dasar pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Baca juga:

DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal

Larangan Menahan Ijazah Pekerja

Salah satu aturan yang disepakati adalah larangan bagi perusahaan untuk menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR bersama pemerintah.

Dana Pesangon dan Penguatan JKP

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur kepastian dana cadangan pesangon serta penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ketentuan tersebut ditujukan bagi pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hak Pekerja Perempuan Diperkuat

Perlindungan terhadap pekerja perempuan turut menjadi salah satu substansi yang diatur.

Regulasi baru memberikan kepastian perlindungan terhadap hak cuti melahirkan dan keguguran, dengan jaminan tetap mendapatkan upah penuh.

Aturan Peserta Magang

Ketentuan mengenai pemagangan juga diperkuat melalui sejumlah aturan.

Di antaranya pembatasan waktu magang, kewajiban pemberian uang saku, jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kepesertaan dalam jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Peserta magang juga memiliki hak untuk memperoleh sertifikat pemagangan.

Baca juga:

Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan

Perlindungan bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan kepastian mengenai aksesibilitas dan akomodasi perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

Ketentuan ini menjadi bagian dari substansi pelindungan pekerja yang disepakati Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah.

Sanksi Pelanggaran Diperkuat

Selain mengatur hak pekerja, regulasi baru tersebut juga memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang independen.

Pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana yang lebih berat. (Knu)

#UU Perlindungan Ketenagakerjaan #DPR RI #UU Ketenagakerjaan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan sanksi bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai belum komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan