Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi

Komisi IX DPR RI kunjungan kerja spesifik di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo, Jumat, (20/11). (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dinilai perlu diperbarui atau revisi agar sesuai dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan perlindungan pekerja saat ini. Usulan revisi tersebut dilakukan usai Komisi IX DPR RI kunjungan kerja spesifik di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Nihatayatul Wafiroh, mengatakan regulasi yang telah berlaku lebih dari lima dekade tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan sektor industri.

Kami melihat regulasi yang telah berlaku lebih dari lima dekade tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan sektor industri sehingga perlu direvisi,

katanya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan sanksi bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai belum komprehensif.

Baca juga:

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja

Undang-undang K3 kita ini sudah ada sejak tahun 1970 dan belum diubah hingga sekarang. Sudah 60 tahun undang-undang kita belum berubah, sehingga sudah tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan perkembangan yang ada sekarang,

kata Nihatayatul.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI mendengarkan masukan dari perwakilan serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta pihak ATMI. Rombongan juga meninjau langsung penerapan K3 di lingkungan pendidikan dan pelatihan, termasuk kondisi fasilitas, lantai, serta penggunaan pakaian kerja peserta didik.


Nihatayatul mengatakan kunjungan kerja dilakukan di tiga daerah, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Di Surakarta, ATMI menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi untuk melihat keterkaitan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan produksi sekaligus memperoleh gambaran penerapan K3 di lapangan.


Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menambahkan pembahasan tersebut karena perlindungan pekerja perlu mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar jaminan sosial dan keselamatan teknis. Menurutnya, lingkungan kerja juga harus terbebas dari perundungan, intoleransi, serta kekerasan.

Lebih dari itu, kami menekankan untuk memastikan lingkungan kerja yang baik dan sehat, tidak hanya dari sisi tekniknya atau operasionalnya, tetapi juga ada anti perundungan, anti intoleransi, anti kekerasan di dalam dunia kerja atau dunia industri,

ujar Astrid.


Astrid berharap perlindungan pekerja dapat menjangkau seluruh sektor industri di Kota Surakarta melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, organisasi pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.


“Pemerintah Kota Surakarta selama ini juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

#Tenaga Kerja #UU Ketenagakerjaan #SDM Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan sanksi bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai belum komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Sudah 60 Tahun, UU Keselamatan Kerja Diusulkan Direvisi
Indonesia
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Said Iqbal tegaskan UMR di UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru wajib di atas survei KHL. Cek formula upah minimum dan indeks terbarunya!
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Indonesia
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
DPR resmi mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru yang mengatur 13 poin krusial, termasuk larangan penahanan ijazah pekerja dan perlindungan dana pesangon.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
Indonesia
13 Aturan Baru di UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
13 Aturan Baru di UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Pengusaha Usulkan Jam Kerja 45 Jam Per Minggu, Ini Kata Menko Perekonomian Airlangga
Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dengan DPR RI pada Senin (5/10).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pengusaha Usulkan Jam Kerja 45 Jam Per Minggu, Ini Kata Menko Perekonomian Airlangga
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Bagikan