Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto

Aksi Polisi Anti Huru-Hara Kawal Gedung DPR saat Demo 27 Agustus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau pengendara mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, mulai Selasa (6/10).

Imbauan tersebut disampaikan karena akan ada aksi penyampaian pendapat yang berlangsung selama tiga hari, yakni 6-8 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi di akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro pada Selasa (6/10), aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Baca juga:

3.983 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi BEM SI di Depan DPR

Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto imbas Demo 6-8 Oktober 2026

Kepolisian memperkirakan keberadaan massa aksi dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas di sekitar kompleks parlemen, khususnya ruas jalan yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI.

Jalan Gatot Subroto arah Slipi yang berada tepat di depan Gedung DPR/MPR RI berpotensi padat. Ruas tersebut menjadi salah satu titik yang perlu diwaspadai pengendara karena berada di sekitar lokasi aksi.

Kondisi lalu lintas di kawasan itu dapat berubah mengikuti situasi di lapangan, termasuk jumlah massa yang hadir dan perkembangan aksi.

Polisi juga menyiapkan sejumlah rute alternatif yang ditandai dengan garis oranye pada peta.

Baca juga:

Komisi V DPR Mulai Bahas Revisi UU LLAJ, ODOL hingga Transportasi Daring Jadi Sorotan

Jalur Alternatif di Jakarta saat Demo 6-8 Oktober 2026

Beberapa jalur alternatif yang dapat dipertimbangkan pengendara antara lain kawasan Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, hingga arah Palmerah dan Pejompongan.

Polda Metro Jaya menegaskan, bahwa rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI tidak diterapkan secara permanen.

Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan eskalasi di lapangan.

Baca juga:

DPR Tantang Kapolri Baru Hadapi Keluhan Masyarakat, dari Pungli hingga Arogansi

Lalu, pengendara dapat memilih waktu perjalanan yang berbeda atau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari potensi kepadatan di sekitar lokasi demonstrasi.

Kepolisian juga meminta masyarakat mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan arus lalu lintas di lapangan. (knu)

#Demonstrasi #Polda Metro Jaya #DPR RI #Aksi Massa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan