DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak komunitas internasional untuk menolak rencana Israel mencaplok seluruh wilayah Gaza. Langkah itu harus dihentikan, karena akan memperburuk keadaan. Indonesia harus berada di garda terdepan menyuarakan penolakan.

Politikus yang akrab disapa Deng Ical ini meminta komunitas internasional bersikap tegas dan menolak keras rencana tersebut. Menurutnya, langkah pencaplokan itu akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang selama ini sudah berada dalam kondisi krisis.

“Rencana ini jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Jika dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan semakin parah, dan konflik akan semakin sulit diselesaikan,” ujar Deng Ical, Jumat, (8/8).

Ia menilai, dukungan dari Presiden AS Donald Trump terhadap rencana Israel tersebut adalah sinyal yang berbahaya bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan rencana itu sebelum terlambat.

Baca juga:

Pasukan Israel Bersiap Ambil Alih Kota Gaza, Dalam 6 Bulan Seluruh Wilayah Dikuasai Israel

“PBB tidak boleh diam. Ini adalah ujian bagi kredibilitas lembaga internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan penolakan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia juga meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga yang sangat membutuhkan makanan. Banyak warga Gaza yang meninggal karena kelaparan.

"Kami juga menyayangkan perusakan truk pembawa bantuan kemanusiaan yang dilakukan warga sipil Israel. Mereka betul-betul tidak memiliki hati nurani," tutup

mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Seperti diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat membahas pencaplokan penuh jalur Gaza dengan menggelar operasi militer besar-besaran. Rencana itu mendapat restu dari Presiden Amerika Donald Trump.

Langkah tesebut diklaim untuk melindungi para sandera. Hingga kini, terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza. Sekitar 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. (Pon)

#Israel #Gaza #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - 25 menit lalu
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan