DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak komunitas internasional untuk menolak rencana Israel mencaplok seluruh wilayah Gaza. Langkah itu harus dihentikan, karena akan memperburuk keadaan. Indonesia harus berada di garda terdepan menyuarakan penolakan.

Politikus yang akrab disapa Deng Ical ini meminta komunitas internasional bersikap tegas dan menolak keras rencana tersebut. Menurutnya, langkah pencaplokan itu akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang selama ini sudah berada dalam kondisi krisis.

“Rencana ini jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Jika dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan semakin parah, dan konflik akan semakin sulit diselesaikan,” ujar Deng Ical, Jumat, (8/8).

Ia menilai, dukungan dari Presiden AS Donald Trump terhadap rencana Israel tersebut adalah sinyal yang berbahaya bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan rencana itu sebelum terlambat.

Baca juga:

Pasukan Israel Bersiap Ambil Alih Kota Gaza, Dalam 6 Bulan Seluruh Wilayah Dikuasai Israel

“PBB tidak boleh diam. Ini adalah ujian bagi kredibilitas lembaga internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan penolakan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia juga meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga yang sangat membutuhkan makanan. Banyak warga Gaza yang meninggal karena kelaparan.

"Kami juga menyayangkan perusakan truk pembawa bantuan kemanusiaan yang dilakukan warga sipil Israel. Mereka betul-betul tidak memiliki hati nurani," tutup

mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Seperti diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat membahas pencaplokan penuh jalur Gaza dengan menggelar operasi militer besar-besaran. Rencana itu mendapat restu dari Presiden Amerika Donald Trump.

Langkah tesebut diklaim untuk melindungi para sandera. Hingga kini, terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza. Sekitar 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. (Pon)

#Israel #Gaza #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Bagikan