Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak komunitas internasional untuk menolak rencana Israel mencaplok seluruh wilayah Gaza. Langkah itu harus dihentikan, karena akan memperburuk keadaan. Indonesia harus berada di garda terdepan menyuarakan penolakan.

Politikus yang akrab disapa Deng Ical ini meminta komunitas internasional bersikap tegas dan menolak keras rencana tersebut. Menurutnya, langkah pencaplokan itu akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang selama ini sudah berada dalam kondisi krisis.

“Rencana ini jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Jika dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan semakin parah, dan konflik akan semakin sulit diselesaikan,” ujar Deng Ical, Jumat, (8/8).

Ia menilai, dukungan dari Presiden AS Donald Trump terhadap rencana Israel tersebut adalah sinyal yang berbahaya bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan rencana itu sebelum terlambat.

Baca juga:

Pasukan Israel Bersiap Ambil Alih Kota Gaza, Dalam 6 Bulan Seluruh Wilayah Dikuasai Israel

“PBB tidak boleh diam. Ini adalah ujian bagi kredibilitas lembaga internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan penolakan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia juga meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga yang sangat membutuhkan makanan. Banyak warga Gaza yang meninggal karena kelaparan.

"Kami juga menyayangkan perusakan truk pembawa bantuan kemanusiaan yang dilakukan warga sipil Israel. Mereka betul-betul tidak memiliki hati nurani," tutup

mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Seperti diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat membahas pencaplokan penuh jalur Gaza dengan menggelar operasi militer besar-besaran. Rencana itu mendapat restu dari Presiden Amerika Donald Trump.

Langkah tesebut diklaim untuk melindungi para sandera. Hingga kini, terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza. Sekitar 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. (Pon)

#Israel #Gaza #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Indonesia Kecam Serangan Terbaru Israel ke Gaza, Sebut Hambat Implementasi Kesepakatan Perdamaian
Pemerintah Indonesia mengecam serangan terbaru Israel ke Gaza dan menilai tindakan tersebut menghambat implementasi kesepakatan perdamaian.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Indonesia Kecam Serangan Terbaru Israel ke Gaza, Sebut Hambat Implementasi Kesepakatan Perdamaian
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Bagikan