DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
DPR Desak Komunitas Internasional Menolak Rencana Israel Caplok Gaza

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak komunitas internasional untuk menolak rencana Israel mencaplok seluruh wilayah Gaza. Langkah itu harus dihentikan, karena akan memperburuk keadaan. Indonesia harus berada di garda terdepan menyuarakan penolakan.

Politikus yang akrab disapa Deng Ical ini meminta komunitas internasional bersikap tegas dan menolak keras rencana tersebut. Menurutnya, langkah pencaplokan itu akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang selama ini sudah berada dalam kondisi krisis.

“Rencana ini jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Jika dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan semakin parah, dan konflik akan semakin sulit diselesaikan,” ujar Deng Ical, Jumat, (8/8).

Ia menilai, dukungan dari Presiden AS Donald Trump terhadap rencana Israel tersebut adalah sinyal yang berbahaya bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan rencana itu sebelum terlambat.

Baca juga:

Pasukan Israel Bersiap Ambil Alih Kota Gaza, Dalam 6 Bulan Seluruh Wilayah Dikuasai Israel

“PBB tidak boleh diam. Ini adalah ujian bagi kredibilitas lembaga internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan penolakan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ia juga meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga yang sangat membutuhkan makanan. Banyak warga Gaza yang meninggal karena kelaparan.

"Kami juga menyayangkan perusakan truk pembawa bantuan kemanusiaan yang dilakukan warga sipil Israel. Mereka betul-betul tidak memiliki hati nurani," tutup

mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Seperti diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat membahas pencaplokan penuh jalur Gaza dengan menggelar operasi militer besar-besaran. Rencana itu mendapat restu dari Presiden Amerika Donald Trump.

Langkah tesebut diklaim untuk melindungi para sandera. Hingga kini, terdapat 50 sandera yang masih berada di Gaza. Sekitar 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. (Pon)

#Israel #Gaza #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan