Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang terukur dan berorientasi pada kepentingan nasional di tengah gejolak ekonomi global. Ia mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan stabilitas ekonomi domestik.
"Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4).
Fokus utama yang perlu ditekankan adalah terkait kebijakan impor, yang harus selektif agar tidak merugikan industri dalam negeri. "Impor harus selektif, terutama pada sektor yang mendukung kinerja ekspor nasional," jelasnya.
Baca juga:
Impor Dari Amerika Bakal Meningkat, Mendag Yakinkan Tidak Bakal Ganggu Swasembada Pangan
Selain itu, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan. "Peningkatan pendapatan pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih luas," tambahnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Kholid untuk mendorong kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global dan berpihak pada penguatan ekonomi nasional.
Pemerintah Indonesia menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada produk Indonesia. Impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak akan ditingkatkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS.
"Impor tambahan dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca juga:
Bahlil mencatat bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 14,5 miliar dollar AS, sementara menurut AS mencapai 18,5 miliar dollar AS. Akibatnya, produk Indonesia yang diekspor ke AS dikenai tarif 32 persen.
"Strategi penyeimbangan adalah dengan membeli LPG, minyak mentah, dan BBM dari AS," jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, peningkatan impor dari AS tidak akan menambah kuota impor keseluruhan, tetapi hanya mengalihkan impor dari negara lain. "Ini hanya pengalihan impor dari negara lain ke AS, tidak menambah kuota impor atau membebani APBN," ujarnya.
Namun, jika tarif Trump tidak dapat dinegosiasikan, peningkatan impor komoditas AS tidak perlu dilakukan.
