DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 20 April 2025
DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang terukur dan berorientasi pada kepentingan nasional di tengah gejolak ekonomi global. Ia mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan stabilitas ekonomi domestik.

"Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4).

Fokus utama yang perlu ditekankan adalah terkait kebijakan impor, yang harus selektif agar tidak merugikan industri dalam negeri. "Impor harus selektif, terutama pada sektor yang mendukung kinerja ekspor nasional," jelasnya.

Baca juga:

Impor Dari Amerika Bakal Meningkat, Mendag Yakinkan Tidak Bakal Ganggu Swasembada Pangan

Selain itu, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan. "Peningkatan pendapatan pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih luas," tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Kholid untuk mendorong kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global dan berpihak pada penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada produk Indonesia. Impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak akan ditingkatkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS.

"Impor tambahan dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Perempuan Amerika Serikat Bugil, Protes Rencana Pemerintah Setop Impor Baju dari China

Bahlil mencatat bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 14,5 miliar dollar AS, sementara menurut AS mencapai 18,5 miliar dollar AS. Akibatnya, produk Indonesia yang diekspor ke AS dikenai tarif 32 persen.

"Strategi penyeimbangan adalah dengan membeli LPG, minyak mentah, dan BBM dari AS," jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, peningkatan impor dari AS tidak akan menambah kuota impor keseluruhan, tetapi hanya mengalihkan impor dari negara lain. "Ini hanya pengalihan impor dari negara lain ke AS, tidak menambah kuota impor atau membebani APBN," ujarnya.

Namun, jika tarif Trump tidak dapat dinegosiasikan, peningkatan impor komoditas AS tidak perlu dilakukan.

#DPR RI #Impor #Kuota Impor #Ekspor-Impor
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 38 menit lalu
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 47 menit lalu
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
BPOM meminta Nestle untuk menarik susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1 dari peredaran. Hal itu dikarenakan adanya dugaan pencemaran toksin.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Bagikan