DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 20 April 2025
DPR Desak Kebijakan Impor Selektif dan Peningkatan Pajak di Tengah Gejolak Global

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang terukur dan berorientasi pada kepentingan nasional di tengah gejolak ekonomi global. Ia mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan stabilitas ekonomi domestik.

"Kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (20/4).

Fokus utama yang perlu ditekankan adalah terkait kebijakan impor, yang harus selektif agar tidak merugikan industri dalam negeri. "Impor harus selektif, terutama pada sektor yang mendukung kinerja ekspor nasional," jelasnya.

Baca juga:

Impor Dari Amerika Bakal Meningkat, Mendag Yakinkan Tidak Bakal Ganggu Swasembada Pangan

Selain itu, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan. "Peningkatan pendapatan pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih luas," tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Kholid untuk mendorong kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global dan berpihak pada penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia menawarkan peningkatan impor dari Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada produk Indonesia. Impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak akan ditingkatkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS.

"Impor tambahan dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Perempuan Amerika Serikat Bugil, Protes Rencana Pemerintah Setop Impor Baju dari China

Bahlil mencatat bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 14,5 miliar dollar AS, sementara menurut AS mencapai 18,5 miliar dollar AS. Akibatnya, produk Indonesia yang diekspor ke AS dikenai tarif 32 persen.

"Strategi penyeimbangan adalah dengan membeli LPG, minyak mentah, dan BBM dari AS," jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, peningkatan impor dari AS tidak akan menambah kuota impor keseluruhan, tetapi hanya mengalihkan impor dari negara lain. "Ini hanya pengalihan impor dari negara lain ke AS, tidak menambah kuota impor atau membebani APBN," ujarnya.

Namun, jika tarif Trump tidak dapat dinegosiasikan, peningkatan impor komoditas AS tidak perlu dilakukan.

#DPR RI #Impor #Kuota Impor #Ekspor-Impor
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan