Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Legislasi DPR RI mengusulkan tiga RUU, yakni RUU Perampasan Aset, RUU Kamar Dagang Industri, dan RUU Kawasan Industri untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025.
RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Awalnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah satu suara terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Ia mengatakan, inisiatif RUU Perampasan Aset kini telah berada di DPR, yang sebelumnya berada di pemerintah.
Baca juga:
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
"Jadi, bersabar sedikit saja soal RUU Perampasan Aset, yang jelas komitmen politiknya sudah satu," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9).
Dirinya optimistis apabila inisiasi RUU Perampasan Aset berasal dari DPR, maka pembahasannya akan lebih cepat karena pemerintah sudah siap serta naskahnya pun telah rampung.
Ia pun tak mempermasalahkan apabila RUU Perampasan Aset akan dibahas DPR setelah pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Rampung (KUHAP) rampung.
"Kan RUU KUHAP sudah tinggal menunggu pengambilan keputusan, jadi pasti cepat lah," tuturnya.
Menkum menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.
"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/9).
Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset tersebut.
"DPR telah memenuhi janji akan mengambil alih draf penyusunan RUU Perampasan Aset," katanya. (*)
