DPR dan Pemerintah Sepakat Atur Hak Impunitas Advokat di RUU KUHAP

MerahPutih.com - DPR RI dan pemerintah sepakat penambahan aturan soal impunitas atau perlindungan hukum bagi advokat saat menjalani tugas dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP antara Komisi III dan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, seluruh fraksi di Komisi III sudah menyetujui untuk memasukkan aturan impunitas advokat ke dalam Pasal 140 ayat (2) RUU KUHAP.

"Kemarin sudah melakukan RDPU dengan berbagai pihak, banyak juga dari organisasi advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan soal impunitas advokat yang perlu dietgaskan di KUHAP juga, jadi bukan hanya di UU Advokat tapi juga di KUHAP," katanya.

Baca juga:

Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026

Ia menuturkan, rumusan pasal yang disepakati berbunyi:

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan."

Menurut dia, bunyai rumusan pasal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun, penjelasan frasa soal 'itikad baik' juga ditegaskan agar tidak menjadi pasal karet.

“Yang dimaksud iktikad baik yaitu sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan tugas dan pendampingan hukum berdasarkan kode etik profesi advokat,” tuturnya.

Baca juga:

Batalkan Ide Rumah Subsidi Diperkecil, Menteri Ara Minta Maaf di DPR

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa pemerintah setuju dengan usulan DPR tersebut.

"Saya kira selama itu mengacu kepada UU Advokat yang eksisting tidak ada masalah. Kita menambahkan dalam itu DIM 812," ujarnya.

Edward juga menegaskan Pasal 140 ayat (1) RUU KUHAP sudah menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas serta fungsi jasa hukum sesuai etika profesi dan dijamin oleh hukum serta peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penambahan pada ayat (2), pemerintah berpandangan jaminan perlindungan terhadap profesi advokat kini lebih eksplisit.

Setelah mendengar persetujuan dari pemerintah, Habiburokhman langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan rapat.

“Alhamdulillah,” ucap Habiburokhman sambil mengetuk palu sidang. (Pon)