DPR: Aset BPJS Dapat Tutupi Defisit Keuangan

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Sabtu, 03 Juni 2017
DPR: Aset BPJS Dapat Tutupi Defisit Keuangan

Sejumlah calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5). ( ANTARA FOTO/Rahmad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyatakan, aset yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat dimanfaatkan guna menutupi defisit keuangan yang sedang membelit lembaga tersebut.

Okky menyatakan, selama ini BPJS Kesehatan hanya melaporkan defisit dari segi besarnya beban klaim kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah iuran yang masuk dari peserta.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan bahwa BPJS sebenarnya juga memiliki aset berupa surat berharga, deposito, obligasi, saham, dan reksadana.

Dia juga menyatakan, KPK sendiri pernah memeriksa bahwa ada 14 indikator keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi dimanipulasi atau terjadi kecurangan ("fraud").

Salah satu potensi "fraud" yang telah dikemukakan itu antara lain adalah diagnosa penyakit dan pengobatannya, termasuk lamanya rawat inap.

"Untuk meminimalisasi potensi fraud tersebut, maka BPJS Kesehatan perlu membuat law of enforcement kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditemukan melakukan penyimpangan-penyimpangan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (3/6).

Selain itu, ia juga menginginkan komunikasi pihak pelayanan kesehatan dengan verifikator harus dilaksanakan dengan jelas dan terukur.

Seperti diketahui, menurut informasi yang dihimpun Okky, setiap tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit. Pada 2015 sebesar Rp6,23 triliun dan pada 2016 Rp8,6 triliun. Bahkan, pada 2018 diprediksi defisit hingga Rp10,05 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pendapat yang mengatakan iuran BPJS Kesehatan memiliki unsur riba tidak tepat dan mengada-ada karena program itu mengedepankan prinsip gotong royong.

"Artinya orang yang mampu diharapkan membantu yang kurang mampu. Prinsip itu jelas sesuai dengan ajaran agama," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (26/5).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mencontohkan Al Maidah Ayat 2 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Program BPJS Kesehatan merupakan wadah yang baik dalam membumikan perintah tolong-menolong tersebut.

Sumber: ANTARA

#BPJS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Pada rentang waktu yang sama, katanya, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam Peraturan Pemerintah 76 tahun 2015, disebutkan bahwa pemutakhiran data setiap bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Perubahan Desil Tekah Berdampak Pada Penerima Bantuan JKN dan KIP Kuliah
Indonesia
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Pemberian santunan tidak seharusnya menjadi akhir dari perlindungan sosial, tetapi dapat dilanjutkan melalui pendampingan agar dana tersebut menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
BPJS Ketengakerjaan Diusulkan Berikan Modal Usaha ke Pekerja
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Bagikan