DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Banyaknya petugas pilkada baik dari KPU dan Bawaslu terpapar virus COVID-19 menjadi sorotan dari masyarakat. Terbaru Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid positif COVID-19.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm menilai pelaksanaan Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang belum mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Masyarakat saat ini dinilai lebih mementingkan kesehatan pribadi, dibandingkan memikirkan penyelenggaraan Pilkada.
"Situsi pandemi COVID-19 masyarakat lebih memikirkan bertahan hidup (survivor) dan mengutamakan kesehatan dibandingkan pilkada," ujar Alfitra kepada Merahputih.com, Senin (21/9).
Baca Juga
Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020
DKPP menilai bagi masyarakat saat ini Pilkada masih urutan kedua atau ketiga. Urutan pertama kesehatan.
"Kondisi sekarang bagaimana KPU dan kandidat bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan yang sangat serius, mengingat target KPU dalam Pilkada 2020 partisipasi pemilih 78 persen," beber dia.

KPU dan bakal calon kepala daerah harus bisa mencontoh Pilpres di Korea baru-baru ini. Dimana pada Pemilu sebelunya, partisipasi pemilih cukup rendah, sekitar 50 persen. Namun, pada Pilpres tahun ini ketika pandemi COVID-19 partisipasinya meningkat menjadi 66 persen.
"Meningkatnya partisipasi pemilih di Korea saat pandemi karena para kandidat mampu mengelola isu COVID-19 menjadi isu yang membangun, bukan isu yang mengkhawatirkan. Hal itu bisa dicontoh calon di pilkada serentak untuk mendongkrak partisipasi pemilih," ucap dia.
Baca Juga
"Kalau isu COVID-19 bisa dikemas bagus untuk pembangunan, saya kira partisipasi itu akan naik. Saya mengimbau kepada seluruh kandidat kepala daerah, untuk menjadikan isu kau fit ini sebagai isu sentral pembangunan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia

DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat

Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru

Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019

Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP

DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP

DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg

Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP

Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan

DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
