DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 21 September 2020
DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm. (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Banyaknya petugas pilkada baik dari KPU dan Bawaslu terpapar virus COVID-19 menjadi sorotan dari masyarakat. Terbaru Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid positif COVID-19.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm menilai pelaksanaan Pilkada yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang belum mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Masyarakat saat ini dinilai lebih mementingkan kesehatan pribadi, dibandingkan memikirkan penyelenggaraan Pilkada.

"Situsi pandemi COVID-19 masyarakat lebih memikirkan bertahan hidup (survivor) dan mengutamakan kesehatan dibandingkan pilkada," ujar Alfitra kepada Merahputih.com, Senin (21/9).

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020

DKPP menilai bagi masyarakat saat ini Pilkada masih urutan kedua atau ketiga. Urutan pertama kesehatan.

"Kondisi sekarang bagaimana KPU dan kandidat bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan yang sangat serius, mengingat target KPU dalam Pilkada 2020 partisipasi pemilih 78 persen," beber dia.

DKPP RI menggelar acara diskusi terkait pilkada serentak di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/9). (MP/Ismail)

KPU dan bakal calon kepala daerah harus bisa mencontoh Pilpres di Korea baru-baru ini. Dimana pada Pemilu sebelunya, partisipasi pemilih cukup rendah, sekitar 50 persen. Namun, pada Pilpres tahun ini ketika pandemi COVID-19 partisipasinya meningkat menjadi 66 persen.

"Meningkatnya partisipasi pemilih di Korea saat pandemi karena para kandidat mampu mengelola isu COVID-19 menjadi isu yang membangun, bukan isu yang mengkhawatirkan. Hal itu bisa dicontoh calon di pilkada serentak untuk mendongkrak partisipasi pemilih," ucap dia.

Baca Juga

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinili Bikin Pusing

"Kalau isu COVID-19 bisa dikemas bagus untuk pembangunan, saya kira partisipasi itu akan naik. Saya mengimbau kepada seluruh kandidat kepala daerah, untuk menjadikan isu kau fit ini sebagai isu sentral pembangunan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

#DKPP #PemiluKada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Khozin menilai bahwa putusan terbaru MK ini akan berdampak komplikatif secara konstitusional
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Paradok MK Bikin Panas! Legislator Bongkar Kejanggalan Putusan Pemilu Terbaru
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Bagikan