Dituduh Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 28 September 2021
Dituduh Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi memberikan klarifikasi tuduhan terkait pengelembungan dana reses. Atas tuduhan tersebut, Viani bakal menggugat PSI perdata senilai Rp 1 triliun.

"Tidak ada sama sekali saya melakukan pengelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya," ujar Viani, Selasa (28/9).

Dalam surat Pengganti Antar Waktu (PAW) menerangkan jika pelanggaran yang dilakukan Viani salah satunya adalah melakukan pengelembungan dana secara rutin, khususnya di bulan Maret 2021.

Baca Juga:

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Viani juga membantah dengan keras dan menjelaskan jika nilai total dana reses sebesar Rp 302 juta untuk 16 titik reses. Dan tugas reses pada maret 2021, 16 titik diselesaikan semua, bahkan ada sisa dana reses sebesar kurang lebih Rp 70 juta dan sudah dikembalikan ke DPRD.

Kemudian tidak hanya pada Maret 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, viani mengklaim mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai.

Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Viani mengaku, selama ini dirinya dilarang bicara bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti kejadian ganjil genap lalu yang ribut dengan petugas kepolisian.

"Namun Kali ini saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar satu triliun," kata Viani.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan telah memecat Viani Limardi dari jabatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan kader PSI.

Baca Juga:

Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik

Pemecatan Viani tersebut telah resmi diputuskan DPP PSI sejak Minggu 26 September 2021 kemarin.

"Iya, betul (dipecat)," kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/9). (Asp)

#PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Indonesia
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
PSI melihat ambisi Pramono itu malah merugikan para pedagang di Pasar Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
Indonesia
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Tempat relokasi pedagang pasar Barito di kawasan Lenteng Agung belum berupa kios-kios melainkan masih tanah kosong.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Bagikan