Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ditanya Isu Wiranto Masuk ke PAN, Zulhas Bilang Begini

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 17 Februari 2023
Ditanya Isu Wiranto Masuk ke PAN, Zulhas Bilang Begini

Ketum PAN Zulkifli Hasan di sela acara Peringatan Isra Mi'raj 1444 H yang digelar Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (17/2). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan buka suara soal kabar mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto pindah ke parpol berkelir biru itu.

"Nanti lagi ya, pada saatnya," kata Zulkifli Hasan singkat di sela acara Peringatan Isra Mi'raj 1444 H yang digelar Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (17/2).

Baca Juga

Waketum PAN Bocorkan Sosok Eks Ketum Partai yang Mau Bergabung

Kabar terkait hengkang-nya Wiranto dari Partai Hanura ke PAN dilontarkan oleh politikus Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir pada Kamis (16/2).

"Bergabung-nya Pak Wiranto ke Partai Amanat Nasional adalah pilihan dan keputusan yang harus dihormati oleh siapa pun karena konstitusi kita mengatur hak-hak warga negara Indonesia dalam menentukan pilihan politik-nya," ucap Inas.

Inas menyebut partai-nya tentu akan merasakan kehilangan sosok Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu yang telah berjasa mendirikan Partai Hanura dan melahirkan anggota-anggota dewan yang sempat duduk di parlemen.

"Merupakan keberuntungan luar biasa bagi PAN ketika Pak Wiranto melego jangkar-nya untuk berlabuh di partai besutan Zulkifli Hasan tersebut, karena akan menambah kekuatan politik Partai Amanat Nasional," katanya.

Baca Juga

Komisi VI akan Panggil Mendag Zulhas Terkait Kelangkaan Minyakita

Dia mengatakan Wiranto sebagai pendiri Partai Hanura tidak perlu mengkomunikasikan keputusan yang bersangkutan untuk pindah partai. Terlebih, Inas menyampaikan bahwa selama ini keberadaan Wiranto di Hanura tidak aktif dalam jajaran kepengurusan.

"Selama ini memang Pak Wiranto tidak berkenan menjadi pengurus Partai Hanura karena kesibukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)," ujar Inas kepada ANTARA saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/2).

Inas menilai kepindahan Wiranto ke PAN akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Hanura. Dia mencontohkan ketika Wiranto tidak aktif terlibat dalam kegiatan partai, elektabilitas Hanura menurun.

"Analisa saya memang ada pengaruhnya ketidakaktifan Pak Wiranto di Hanura dengan elektabilitas partai. Jadi kepindahan Pak Wiranto ini akan berpengaruh pada partai," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (13/2), Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan akan ada mantan ketua umum partai politik yang bergabung dengan PAN. Ia menyebut hal itu akan diumumkan secara resmi pula oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"Sebentar lagi ada kejutan. Ada mantan Ketum parpol yang akan bergabung dengan PAN," ujar Viva. (*)

Baca Juga

Harapan Partai Politik untuk Pemilu 2024

#Partai Amanat Nasional #Wiranto #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan