Ditanya Hakim Soal Dana Kongres, Ini Jawaban Anas Urbaningrum
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengakui tidak menerima aliran dana e-KTP yang mengalir untuk kegiatan Kongres Partai Demokrat 2010 lalu.
Ia mengatakan, sebelumnya perkara Kongres Demokrat itu juga ditanyakan saat sidang kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.
"Itu sudah saya jelaskan detailnya pada saat sidang kasus Hambalang," kata Anas saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4).
Mantan Ketua Fraksi Demokrat itu membantah keterkaitan Kongres Demokrat dengan dana pengadaan kasus korupsi e-KTP.
"Tentang pelaksanaan kongres itu sudah dibahas dengan sangat detail pada kasus saya sebelumnya, Yang Mulia. Dan, pembahasan sangat detail itu sama sekali tak terkait dengan kasus yang sekarang," katanya.
Hakim Ketua, Jhon Butarbutar yang masih penasaran pun kembali meminta ketegasan Anas untuk menjawab pertanyaan seputar korupsi e-KTP dan tidak mengungkit kasus Hambalang hingga menyeretnya ke penjara.
"Saya tegaskan, kalau dari dana e-KTP, tidak ada," tandasnya.
Tak berhenti, hakim kembali mencecar Anas. "Lalu dari mana dana Kongres Demokrat itu?" tanya hakim.
Anas menjawab, sebagai salah satu kandidat Ketum Demokrat, ia tidak mengurusi urusan teknis penyelenggaraan kongres.
"Saya bahkan baru tahu detail, ketika persidangan kasus Wisma Atlet itu karena disampaikan dengan rinci kegiatan apa itu, datang dari mana, jumlahnya, berapa sumber dari mana, dan seterusnya dan tak ada kaitan dengan yang disebut sebagai proyek e-KTP," jawab Anas. (Fdi)
Baca berita terkait Anas lainnya di: Dugaan Korupsi E-KTP, Anas Urbaningrum Tawarkan Jadi Justice Collaborator?
Bagikan
Berita Terkait
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo, Amankan Dokumen dan Uang dari Rumah Dinas Bupati
Rumah Hakim Korupsi di Medan Diduga Dibakar, KPK Pantau Pengusutan Polisi
KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta