Ditanya Hakim Soal Dana Kongres, Ini Jawaban Anas Urbaningrum

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 06 April 2017
Ditanya Hakim Soal Dana Kongres, Ini Jawaban Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengakui tidak menerima aliran dana e-KTP yang mengalir untuk kegiatan Kongres Partai Demokrat 2010 lalu.

Ia mengatakan, sebelumnya perkara Kongres Demokrat itu juga ditanyakan saat sidang kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.

"Itu sudah saya jelaskan detailnya pada saat sidang kasus Hambalang," kata Anas saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4).

Mantan Ketua Fraksi Demokrat itu membantah keterkaitan Kongres Demokrat dengan dana pengadaan kasus korupsi e-KTP.

"Tentang pelaksanaan kongres itu sudah dibahas dengan sangat detail pada kasus saya sebelumnya, Yang Mulia. Dan, pembahasan sangat detail itu sama sekali tak terkait dengan kasus yang sekarang," katanya.

Hakim Ketua, Jhon Butarbutar yang masih penasaran pun kembali meminta ketegasan Anas untuk menjawab pertanyaan seputar korupsi e-KTP dan tidak mengungkit kasus Hambalang hingga menyeretnya ke penjara.

"Saya tegaskan, kalau dari dana e-KTP, tidak ada," tandasnya.

Tak berhenti, hakim kembali mencecar Anas. "Lalu dari mana dana Kongres Demokrat itu?" tanya hakim.

Anas menjawab, sebagai salah satu kandidat Ketum Demokrat, ia tidak mengurusi urusan teknis penyelenggaraan kongres.

"Saya bahkan baru tahu detail, ketika persidangan kasus Wisma Atlet itu karena disampaikan dengan rinci kegiatan apa itu, datang dari mana, jumlahnya, berapa sumber dari mana, dan seterusnya dan tak ada kaitan dengan yang disebut sebagai proyek e-KTP," jawab Anas. (Fdi)

Baca berita terkait Anas lainnya di: Dugaan Korupsi E-KTP, Anas Urbaningrum Tawarkan Jadi Justice Collaborator?

#Anas Urbaningrum #KPK #Korupsi E-KTP #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
ICW mendesak KPK memeriksa Bobby Nasution terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Soffi Amira - 1 jam, 48 menit lalu
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Indonesia
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo, Amankan Dokumen dan Uang dari Rumah Dinas Bupati
KPK menggeledah enam lokasi di Ponorogo terkait dugaan suap jabatan, proyek, dan gratifikasi di Pemkab Ponorogo. Uang dan dokumen diamankan dari rumah dinas bupati.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
KPK Geledah 6 Lokasi di Ponorogo, Amankan Dokumen dan Uang dari Rumah Dinas Bupati
Indonesia
Rumah Hakim Korupsi di Medan Diduga Dibakar, KPK Pantau Pengusutan Polisi
Pada 6 November 2025, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP Ikahi) mengungkapkan Khamozaro sempat mendapatkan teror via telepon sebelum rumahnya terbakar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Rumah Hakim Korupsi di Medan Diduga Dibakar, KPK Pantau Pengusutan Polisi
Indonesia
KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh
KPK menyelidiki pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar. Namun jika pembayarannya wajar, maka tidak akan diperkarakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Sugiri memiliki pola khas dalam menerima uang suap
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Skema korupsi berlapis melibatkan Sekda, Dirut RSUD, hingga adik kandung, dengan total uang haram mencapai miliaran rupiah.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Indonesia
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Total dana haram mencapai Rp 2,6 Miliar. Simak rinciannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Petugas menunjukan barang bukti uang senilai Rp500 juta, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Didik Setiawan - Minggu, 09 November 2025
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Bagikan