Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi III DPR RI mempersoalkan putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi masa tahanan dari terdakwa koruptor di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pemotongan vonis dinilai, menjadi bukti rendahnya kepedulian para hakim dalam pemberantasan korupsi.
Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman menyampaikan, bahwa pemotongan vonis koruptor Jiwasraya mencerminkan adanya kesenjangan rasa keadilan antara hakim yang memutus perkara dengan rasa keadilan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Baca Juga
PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya
Supaya tidak terjadi kesenjangan itu, kata Benny, hendaknya hakim di pengadilan benar-benar menggali dan menyelam rasa keadilan hukum yang hidup dintengah-tengah masyarakat.
"Pengurangan hukuman tersebut menunjukkan rendahnya kepedulian para hakim di pengadilan terhadap visi dan misi pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi," terangnya, Sabtu (13/3).
Pada Kamis (11/3) lalu, Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah hukuman penjara koruptor Jiwasraya yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, dengan mengubah keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, dari yang sebelumnya seumur hidup menjadi 20 tahun saja dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan.
Tak hanya Hendrisman Rahim, Majelis hakim PT DKI Jakarta juga mengurangi hukuman terdakwa koruptor Jiwasraya, yakni Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dari yang sebelumnya seumur hidup menjadi hanya 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan.
Selain itu, sebelumnya PT DKI Jakarta juga memotong vonis mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo dari yang sebelumnya seumur hidup menjadi hanya 20 tahun saja.
Benny menambahkan, dengan adany keputusan itu, hakim seolah berdiri di menara gading dan asyik dengan dirinya sendiri, padahal hakim tidak boleh esoterik dari rasa keadilan yang mengusik masyarakat.
"Saya minta hakim di pengadilan tidak menjadi corong Undang-Undang dalam mengadili perkara korupsi. Harus menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang substantif," ungkapnya.
Sebagai gambaran, akibat tindakan para terdakwa koruptor di kasus Jiwasraya ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 16,81 triliun. Benny Berharap, para koruptor Jiwasraya memperoleh hukuman yang berat dan dimiskinkan.
"Kejaksaan Agung (Kejagung) harus kembali melakukan upaya hukum kasasi untuk memberatkan pemotongan vonis para koruptor Jiwasraya itu," tutupnya. (Pon)
Baca Juga
Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi
