Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan

OJK menghormati proses hukum yang berkaitan dengan hasil keputusan MA di kasus Jiwasraya.

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membebaskan eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Fakhri sebelumnya divonis delapan tahun penjara dalam kasus tersebut.

Sita eksekusi terhadap aset milik terpidana Benny Tjokrosaputro itu dilaksanakan sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI pada 24 Agustus 2021.

PT Sinarmas Asset Management dituntut hukuman membayar denda Rp 74,9 miliar karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya.

IFG Life telah menerima penguatan pemodalan dari sumber internal IFG secara bertahap sebesar Rp 510 miliar, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun, dan dari fundraising sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengulangan perbuatan itu terjadi apabila sudah ada perbuatan yang diputus oleh pengadilan

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjawab kritikan Ahok dengan menyebut kasus Jiwasraya dan Asabri dan itu dinilai menyakiti korban pihak ketiga.

Jadi, barang-barang yang ada di sini itu karena memang lokasi barangnya ada di Jakarta

Penilaian selanjutnya akan ditindaklanjuti

Proses eksekusi masih terkendala adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Silakan Penuntut Umum berhak melakukan perlawanan

Dasar hukum yang dipakai Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan aset yang tak terkait perkara korupsi dipertanyakan.

Jika ditemukan adanya dua laporan yang berbeda, maka harus dilakukan investigasi untuk menentukan mana yang benar.