Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Februari 2021
Disebut Restui Moeldoko Rebut Demokrat, Mahfud MD: Isu Aneh

Agus Harimurti Yudhoyono ketika menyerahkan SK rekom kepada Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.(Foto: Antara))

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat suara soal adanya rencana mengkudeta Partai Demokrat dengan menempatkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai untuk bertarung dalam Pilpres 2024.

Mahfud MD di akun Twitter-nya, Selasa (2/2), menepis tudingan terlibat isu kudeta Partai Demokrat. Dia menyebut isu itu aneh.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud MD.

Baca Juga:

Ada Upaya Menjegal AHY Jelang Pilpres 2024

Mahfud kaget dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat. Dia meyakinkan publik bahwa tak pernah membicarakan kudeta PD dengan Moeldoko, apalagi merestuinya.

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," sebut Mahfud Md.

Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, hal tersebut sulit dilakukan.

"Sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa.

AHY menyebut ada orang di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat. Ia awalnya tak menyebut nama.

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD

Belakangan, Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut terlibat. Menanggapi tuduhan tersebut, Moeldoko melakukan konferensi pers.

Tak ada bantahan tegas dari Moeldoko, namun ia menekankan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan Istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, ujar dia, merupakan urusan personal.

Petinggi Demokrat Rachland Nashidik kemudian mencuit dalam Twitternya.

"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam Mahfud Md, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?" cuit @RachlanNashidik. (Knu)

Baca Juga:

Moeldoko Ingatkan AHY: Jangan Ganggu Pak Jokowi, ini Urusan Saya!

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Mahfud MD
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Mahfud MD mengungkap akar kisruh PBNU yang kini mengalami guncangan. Ia mengungkapkan hal tersebut di kanal YouTube pribadinya.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan