Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat suara soal adanya rencana mengkudeta Partai Demokrat dengan menempatkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai untuk bertarung dalam Pilpres 2024.
Mahfud MD di akun Twitter-nya, Selasa (2/2), menepis tudingan terlibat isu kudeta Partai Demokrat. Dia menyebut isu itu aneh.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud MD.
Baca Juga:
Ada Upaya Menjegal AHY Jelang Pilpres 2024
Mahfud kaget dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat. Dia meyakinkan publik bahwa tak pernah membicarakan kudeta PD dengan Moeldoko, apalagi merestuinya.
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," sebut Mahfud Md.
Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, hal tersebut sulit dilakukan.
"Sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa.
AHY menyebut ada orang di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat. Ia awalnya tak menyebut nama.
Belakangan, Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut terlibat. Menanggapi tuduhan tersebut, Moeldoko melakukan konferensi pers.
Tak ada bantahan tegas dari Moeldoko, namun ia menekankan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan Istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, ujar dia, merupakan urusan personal.
Petinggi Demokrat Rachland Nashidik kemudian mencuit dalam Twitternya.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam Mahfud Md, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?" cuit @RachlanNashidik. (Knu)
Baca Juga:
Moeldoko Ingatkan AHY: Jangan Ganggu Pak Jokowi, ini Urusan Saya!
