Dirjen Dukcapil Tegaskan Bahan Baku e-KTP di Depok Bukan Blangko

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 25 Maret 2019
Dirjen Dukcapil Tegaskan Bahan Baku e-KTP di Depok Bukan Blangko

Ilustrasi blangko e-KTP (ANTARA FOTO/Bebeng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mendatangi Polres Depok untuk melihat langsung temuan bahan baku lapisan KTP elektronik (e-KTP) rusak yang ditemukan warga.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, dalam sejarah penerbitan KTP di tanah air, khususnya sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, tidak pernah mengenal blangko (lembaran), seperti yang ditemukan di Cimanggis, Depok, Senin (18/03).

"Blangko e-KTP yang digunakan dalam pelayanan di Dinas Dukcapil selalu dalam bentuk kepingan yang sudah dipreperso sebagaimana e-KTP yang ada di dompet kita masing-masing," jelasnya di Jakarta, Minggu (23/03).

Ilustrasi e-KTP (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Ilustrasi e-KTP (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Jadi, ia memastikan material mirip lapisan e-KTP yang ditemukan bukan bersumber dari titik pelayanan Dinas Dukcapil.

"Terdapat banyak titik pembeda. Tidak cukup dengan kasat mata menentukan asli atau tidak. Namun yang pasti bukan properti atau sarana pelayanan administrasi kependudukan di Indonedia," kata Zudan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelusuran Direktur Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Akhmad Sudirman Tavipiyono saat mendatangi Polres Depok. Tavip memastikan bahwa yang ditemukan bukan blanko e-KTP. Saat ini, bahan pembuatan e-KTP yang sudah reject itu diamankan di Polres Depok untuk selanjutnya dimusnahkan.

Sebelumnya, kejadian berawal ketika sejumlah warga Harjamukti, Cimanggis, Depok, melakukan kerja bakti, Senin (18/03). Di sebuah bedeng lahan kosong yang tidak berpenghuni di Komplek DDN Harjamukti, warga menemukan 3 karung kecil bahan baku KTP yang tercetak ganda (bolak-balik) dan dalam keadaan rusak.

Warga lalu menyerahkannya ke Satpol PP Cimanggis.

"Informasi warga menyebutkan lahan itu tempat pembuangan dan pengelolaan sampah plastik, namun sejak tahun 2017 pengelola limbah sudah pergi dan meninggalkan sampah-sampah plastik termasuk lembaran plastik yang ditemukan", urai Zudan merinci lokasi kejadian.

Selanjutnya, pada Jum'at (22/03) seorang personli Satpol PP Cimanggis bernama Nayasri menyerahkan blangko reject tersebut ke Polsek Cimanggis disertai berita acara serah terima.

Polsek Cimanggis kemudian melakukan tindakan pengamanan.

"Semalam saya dapat informasi ditemukan 1 karung lagi. Jadi semuanya ada 4 karung. Semuanya sudah dilakukan pengamanan oleh Polsek Cimanggis", jelas Zudan.

Zudan melanjutkan, pihaknya gerak cepat sebagai bentuk dukungan dan tanggung jawab Kemendagri mengamankan situasi jelang Pemilu 2019.

"Pemilu semakin dekat, tanggung jawab kita bersama termasuk Kemendagri untuk memastikan suasana Pemilu aman dan kondusif", ajaknya.

Zudan berharap, masyarakat lebih bijak menyikapi isu-isu yang bisa memancing keresahan. Cara terbaik menurutnya adalah menelusuri kebenarannya melalui lembaga resmi yang punya tanggung jawab akan hal itu.

"Ya seperti halnya e-KTP, informasi dan klarifikasi resmi pastilah dari Kemendagri atau pihak kepolisian terkait", lanjutnya

Zudan juga mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri selanjutnya memberikan arahan untuk dilakukan tindakan cepat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, terutama tindakan pengamanan.

"Sekali lagi kami pastikan ini bukan blangko KTP-el, tetapi bahan pembuatan e-KTP yang sudah reject atau rusak", tutup Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Pon)

Baca Juga: Ingin Cepat Urus e-KTP di Jakarta, Begini Langkah-Langkahnya

#E-KTP #Depok #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usai Ditemukan Ruangan Musik Keras, Ratusan Narapidana Depok Dipindah ke Nusakambangan
Pemindahan tersebut juga menjadi peringatan bagi narapidana agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pemasyarakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Usai Ditemukan Ruangan Musik Keras, Ratusan Narapidana Depok Dipindah ke Nusakambangan
Indonesia
Pesta Sabu Diiringi Musik di Lapas Depok, Petugas Lapas Mulai Ditindak
Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pihaknya telah mengambil langkah hukum terhadap oknum pegawai yang diduga terlibat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pesta Sabu Diiringi Musik di Lapas Depok, Petugas Lapas Mulai Ditindak
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Berita Foto
Kemarau Panjang, Danau Cinere Berubah Menjadi Hamparan Tanah Kering
Anak-anak berjalan di antara tanah yang retak akibat mengeringnya Danau Cinere di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 23 September 2026
Kemarau Panjang, Danau Cinere Berubah Menjadi Hamparan Tanah Kering
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Jalan Lenteng Agung ke Depok Ditutup Sampai Besok Pagi, Ini 4 Pilihan Jalur Alternatif
Mulai siang tadi pukul 14.00 WIB, ruas Jalan Lenteng Agung Raya arah selatan menuju Depok, ditutup total hingga Selasa (2/6) pagi pukul 05.00 WIB
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jalan Lenteng Agung ke Depok Ditutup Sampai Besok Pagi, Ini 4 Pilihan Jalur Alternatif
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Bagikan