Frengky Aruan
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, menerima Rp 478 juta guna membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Korps Adhyaksa.
Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, uang itu diterima dari dua tersangka yang berprofesi sebagai advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.
“Biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan JS kepada TB,” kata Qohar dalam jumpa pers di kantornya, Senin (22/4) malam.
Qohar menyebut uang itu diterima Tian secara pribadi, bukan atas nama direktur JAK TV, karena tidak melalui kontrak tertulis.
“Karena tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan JAK TV dengan yang para pihak yang akan ditetapkan,” tuturnya.
Qohar menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis lepas atau ontslag pekara impor crude palm oil (CPO).
Baca juga:
Direktur Pemberitaan Jak TV dan 2 Advokat Diduga Berkomplot Bikin Citra Negatif Kejagung
"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS dan JS bersama TB secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara korupsi timah dan importasi gula atas nama Tom Lembong," kata dia.
Menurut Qohar, Marcella dan Junaedi meminta Tian membuat berita serta konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung.
Kemudian, Tian mempublikasikan penyudutan terhadap penanganan perkara PT Timah dan impor gula yang dilakukan Kejagung di media sosial dan berbagai platform lain.
"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif," ucapnya.
Selain itu, Junaedi juga diduga menyusun narasi dan opini positif bagi timnya serta membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung seolah-olah tidak benar dan menyesatkan.
"Kemudian tersangka TB menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online," pungkasnya.
Atas perbuatannya, Marcella, Junaedi, dan Tian disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
