Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) pada Selasa (14/4). Ia diperiksa terkait pernyataannya yang menyinggung ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkotika.

Usai pemeriksaan, Aboe menyampaikan permintaan maaf kepada para ulama dan masyarakat Madura atas polemik yang timbul akibat ucapannya dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Hari ini saya dipanggil MKD memberikan keterangan terkait potongan video pernyataan saya dalam rapat kerja bersama BNN yang kemudian menimbulkan polemik,” kata Aboe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia secara khusus meminta maaf kepada masyarakat di empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Madura yang mungkin merasa tersinggung atas pernyataan saya,” ujarnya.

Baca juga:

BNN Diminta Segera Sikat Habis Pengedar Tramadol di Desa, Rehabilitasi Narkoba Jangan Cuma Wacana

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan tidak pernah memiliki niat menghina ataupun menyudutkan ulama dan pesantren di Madura.

“Saya tegaskan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina atau mendiskreditkan para ulama. Itu guru-guru yang saya cintai dan hormati,” ucapnya.

Menurut Aboe, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks keprihatinannya terhadap maraknya penyebaran narkoba di masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa maksud dari pernyataannya adalah mengingatkan BNN agar meningkatkan pengawasan sehingga narkoba tidak masuk ke lingkungan pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan.

Namun, ia mengakui cara penyampaiannya kurang tepat hingga menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.

“Pernyataan saya ini enggak tepat sehingga menimbulkan multitafsir,” katanya.

Aboe juga menyebut telah mendatangi sejumlah tokoh yang merasa kecewa dan akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.

Ia menegaskan bahwa ulama dan pesantren merupakan pilar utama dalam menjaga moral bangsa serta memiliki peran penting dalam pemberantasan narkoba.

“Peran ulama sangat strategis sebagai garda terdepan dalam edukasi dan pencegahan narkoba,” katanya.

Selain itu, Aboe mengaku telah menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pernyataannya mengenai persoalan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting agar dirinya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik sebagai anggota DPR. (Pon)

#Anggota DPR #Komisi III DPR #Aboe Bakar Al-Habsy #Bnn #Madura
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Komisi III DPR RI meminta Kejagung mengusut tuntas kasus Febrie Adriansyah. DPR juga siap mengawal kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Indonesia
Calon Jampidsus Baru Kuntadi Jaksa Mumpuni di Mata Pimpinan Komisi III 
Komisi III DPR menilai Kuntadi, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, sebagai calon terbaik Jampidsus baru. Rekam jejaknya menangani kasus korupsi besar membuatnya layak memimpin Pidsus.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Calon Jampidsus Baru Kuntadi Jaksa Mumpuni di Mata Pimpinan Komisi III 
Indonesia
Komisi III DPR tak Ingin Ada Gesekan Polri dan Kejaksaan dalam Kasus Febrie Adriansyah
Polri dan Kejaksaan Agung merupakan dua institusi penegak hukum yang sama-sama memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi III DPR tak Ingin Ada Gesekan Polri dan Kejaksaan dalam Kasus Febrie Adriansyah
Indonesia
Komisi III DPR Buka Suara soal Pengganti Febrie Adriansyah di Kursi Jampidsus
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum menerima informasi resmi terkait isu Kuntadi menjadi Jampidsus definitif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi III DPR Buka Suara soal Pengganti Febrie Adriansyah di Kursi Jampidsus
Indonesia
Diduga Pergi Umrah, Komisi III DPR Minta Kejagung Ungkap Keberadaan Febrie Adriansyah
Febrie Adriansyah diduga pergi umrah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi III DPR meminta Kejagung transparan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
Diduga Pergi Umrah, Komisi III DPR Minta Kejagung Ungkap Keberadaan Febrie Adriansyah
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Benny K Harman meminta penanganan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diserahkan kepada KPK agar lebih objektif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Indonesia
Komisi III DPR Kawal Kasus Febrie Adriansyah, Ahmad Sahroni: Jangan Rusak Hubungan Polri dan Kejagung
Wakil Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni memastikan, pihaknya mengawasi kasus Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Kawal Kasus Febrie Adriansyah, Ahmad Sahroni: Jangan Rusak Hubungan Polri dan Kejagung
Indonesia
DPR belum Usulkan Pengganti Febrie, Fokus Kawal Kinerja Plt JAM-Pidsus Rudi Margono
menyampaikan pesan langsung kepada Rudi Margono agar menjaga integritas dan memastikan seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan profesional.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
DPR belum Usulkan Pengganti Febrie, Fokus Kawal Kinerja Plt JAM-Pidsus Rudi Margono
Berita
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Komisi III DPR Desak Bentuk Tim Independen
Komisi III DPR meminta Kejagung membentuk tim independen, setelah eks Jampidsus, Febrie Ardiansyah, ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Komisi III DPR Desak Bentuk Tim Independen
Bagikan