Dimintai Uang Mahar, Bakal Calon Wali Kota Cirebon Akan Gugat PKS

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 13 Januari 2018
Dimintai Uang Mahar, Bakal Calon Wali Kota Cirebon Akan Gugat PKS

Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon wali kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi akan menempuh jalur hukum. Penyebabnya, Siswandi merasa dijegal oleh PKS.

Siswandi yang maju berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati batal maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Hal itu menyusul keduanya tak kunjung mendapat rekomendasi dari PKS.

Akibatnya, saat mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB pasangan Siswandi-Euis yang semula mendapat dukungan dari koalisi PKS, PAN, dan Partai Gerindra itu ditolak karena tidak memenuhi syarat.

"Langkah konkretnya saya serahkan kepada tim advokasi kami. Tentunya kita akan gugat," ujar Siswandi kepada wartawan di Cirebon, Sabtu (13/1).

Diberitakan sebelumnya, koalisi PKS, PAN, dan Partai Gerindra awalnya sepakat mendukung pasangan Siswandi-Euis untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, sebut Siswandi, dirinya dimintai mahar oleh oknum DPD PKS.

"Jumlahnya mencapai miliaran rupiah," ucap Siswandi tanpa bersedia merinci. Menurutnya, permintaan mahar yang dilakukan oknum DPD PKS itu naik hingga lima kali lipat dari permintaan awal.

"Ini menyebut angka naik turun sampai pada malam itu naiknya lima kali lipat," ujar Siswandi.

Ia sudah menduga hal itu akan terjadi pada H-1 jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.

"Tentu salah satu partai koalisi ada, kenapa dia tidak hadir dan tidak memberi rekomendasi itu kira-kira H-1 saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang dikatakan ada dan tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar," ungkap jenderal bintang satu ini. (*)

#Mahar Politik #Kota Cirebon #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan