Dimintai Uang Mahar, Bakal Calon Wali Kota Cirebon Akan Gugat PKS


Bakal calon wali kota Cirebon, Brigjen Pol Siswandi. (MP/Mauritz)
MerahPutih.com - Bakal calon wali kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi akan menempuh jalur hukum. Penyebabnya, Siswandi merasa dijegal oleh PKS.
Siswandi yang maju berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati batal maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Hal itu menyusul keduanya tak kunjung mendapat rekomendasi dari PKS.
Akibatnya, saat mendaftar ke KPU Kota Cirebon pada Rabu (10/1) pukul 23.30 WIB pasangan Siswandi-Euis yang semula mendapat dukungan dari koalisi PKS, PAN, dan Partai Gerindra itu ditolak karena tidak memenuhi syarat.
"Langkah konkretnya saya serahkan kepada tim advokasi kami. Tentunya kita akan gugat," ujar Siswandi kepada wartawan di Cirebon, Sabtu (13/1).
Diberitakan sebelumnya, koalisi PKS, PAN, dan Partai Gerindra awalnya sepakat mendukung pasangan Siswandi-Euis untuk maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, sebut Siswandi, dirinya dimintai mahar oleh oknum DPD PKS.
"Jumlahnya mencapai miliaran rupiah," ucap Siswandi tanpa bersedia merinci. Menurutnya, permintaan mahar yang dilakukan oknum DPD PKS itu naik hingga lima kali lipat dari permintaan awal.
"Ini menyebut angka naik turun sampai pada malam itu naiknya lima kali lipat," ujar Siswandi.
Ia sudah menduga hal itu akan terjadi pada H-1 jelang penutupan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.
"Tentu salah satu partai koalisi ada, kenapa dia tidak hadir dan tidak memberi rekomendasi itu kira-kira H-1 saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang dikatakan ada dan tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar," ungkap jenderal bintang satu ini. (*)
Bagikan
Berita Terkait
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat

Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'

Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif

Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi

PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
