Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wartawan senior Hendry Chairudin Bangun menolak keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum (Ketum) dan keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lantaran dianggap ilegal dan tidak sah.
Hendry beralasan Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 27 Juni 2024 menunjukkan susunan DK PWI periode 2023-2028 telah berubah. Ketua DK saat ini adalah Sasongko Tedjo, dengan Mahmud Matangara sebagai Wakil Ketua dan Tatang Suherman sebagai Sekretaris. Anggota lainnya adalah Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Fathurrahman, M. Noeh Hatumena, Hendro Basuki, dan Berman Nainggolan.
Atas dasar itu, Hendry menganggap Nurcholis tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris DK. Menurut dia, segala keputusan DK hanya bisa diambil rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DK sesuai Surat Keputusan PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024.
"Bukan hasil rapat resmi DK. Lima anggota DK bahkan tidak mengetahui hal ini," kata Hendry, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/7).
Baca juga:
Dewan Kehormatan Berhentikan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun
Lebih jauh, Hendry menegaskan tindakan Sasongko yang menyelenggarakan rapat DK tanpa mengikuti aturan tersebut tidak memiliki landasan hukum. Sasongko juga dinilainya menyalahgunakan kop surat dan cap DK PWI tanpa tanda tangan Sekretaris yang sah, sehingga merupakan pelanggaran hukum dengan implikasi pidana.
Atas dasar ini, lanjut Hendry, Pengurus Pusat PWI memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada Sasongko untuk tidak lagi menggunakan atribut dan nama DK sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
Dalam somasi itu, Ketua DK PWI Sasongko diberi waktu tiga hari untuk meminta maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan mencabut pernyataannya. "Jika peringatan ini tidak diindahkan, kami akan menempuh proses hukum," tandas mantan wartawan olahraga harian Kompas itu. (*)
