Dicalonkan Jadi Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Siap Wujudkan Visi Prabowo dalam Diplomasi
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
MERAHPUTIH.COM - CALON duta besar (dubes) Indonesia untuk Jerman Abdul Kadir mengungkapkan kesiapannya untuk menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.
?
Abdul Kadir menegaskan rancangan program kerjanya sebagai calon dubes berpedoman pada Astacita, delapan cita-cita pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. "Kami menyusun program kerja sebagai perwujudan visi-misi Presiden Prabowo, termasuk memperkuat hubungan Indonesia-Jerman di berbagai bidang," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7).
?
Meski tidak merinci secara spesifik, ia menyebut isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan politik luar negeri bebas aktif menjadi prioritas. Abdul Kadir menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus memastikan hak-hak WNI di Jerman terlindungi.
?
"Kami akan bekerja keras memastikan diplomasi kita tidak hanya kuat di tataran global, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk WNI di luar negeri," jelasnya.
Baca juga:
Uji Kepatutan 12 Calon Dubes Sesi Hari Pertama Bakal Berlangsung 7 Jam, Istirahat Sejam
?
Diketahui, sebanyak 12 posisi dubes yang hingga saat ini belum terisi, meliputi Dubes RI untuk Amerika Serikat, Jerman, Korea Utara, dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa.
?
Ada pula PTRI di Markas PBB New York, Dubes RI untuk Meksiko, Afghanistan, Azerbaijan, Libya, Madagaskar, Myanmar, dan Polandia.(Pon)
Baca juga:
Adik Luhut Merapat ke DPR Jalani Uji Kelayakan Calon Dubes, Infonya untuk Jepang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera