Dianggap seperti Susi, Erick Thohir Bakal "Tenggelamkan" Koruptor dari BUMN

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai tengah membenahi karut-marut di BUMN. Buktinya dengan menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai bos BUMN.

“Fakta yang bisa dilihat, Erick Thohir memasukkan BTP sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, ada Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Nanti sederet figur pendobrak lainnya Erick tentu akan dipilih,” kata mantan Wakil Kepala Rumah Aspirasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) Michael Umbas dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/11).

Baca Juga:

Satu Lagi Bekas Anak Buah Jokowi Digadang Jadi Bos BUMN Strategis

Michael juga menyebut, Erick ingin memberantas korupsi di BUMN.

“Jadi, boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti). Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir 'menenggelamkan' koruptor di BUMN,” ujar Michael.

Menurut Michael, Presiden Jokowi menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan.

Baca Juga:

Eks Menteri Jokowi Jadi Bos BUMN, Plt Dirut PLN Sambangi Kantor Erick Thohir

Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp8.100 triliun. Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN dinilai akan berdampak positif. Khususnya terhadap akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan.

Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN dahulu lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara. Namun, saat ini berbeda di masa kepemimpinan Erick Thohir.

"Sekarang di era Menteri BUMN Erick Thohir, variabel utamanya soal good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Sejumlah Mantan Menteri Jokowi Dapat Jatah Bos BUMN, Faktor Kualitas Jadi Pertimbangan