Di Hadapan Menteri BUMN, KPK: Hati-hati Investasi dari China!


Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarief mengungkapkan kekhawatiranya atas sikap dari investor asal China yang tidak segan-segan untuk melakukan suap agar dapat berinvestasi dan mendapatkan proyek di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Laode dalam acara Seminar bertajuk 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Laode mengungkapkan berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang banyak melibatkan uang pelicin atau suap, Tiongkok menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.
"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," ujar Laode dihadapan Menteri BUMN, Rini Soemarno dan 400 peserta seminar yang terdiri dari para Direktur Utama, Komisaris yang menjabat Ketua Komite Audit dan Kepala SPI seluruh BUMN ini.
Laode mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara - negara Eropa. Disana, ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum.
"Karena kalau negara eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan Cina belum. Jadi kalau eropa kalau menyuap public official mereka bisa kena, makanya mereka hati-hati," ujar dia.
Dengan kondisi demikian, Laode berharap, agar kedepan dapat berhati-hati ketika ada investor dari China ingin berinvestasi. Syarif membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi.

"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia, kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan, supaya jangan ada darimanapun investor kita harus open, selama mereka betul- betul menjakankan investasi tak menyuap, bersih dan transparan," pungkas Laode. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah

Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye

KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan

Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK

Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI

KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin

KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras

KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi

Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
