Di Hadapan Menteri BUMN, KPK: Hati-hati Investasi dari China!

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Mei 2019
Di Hadapan Menteri BUMN, KPK: Hati-hati Investasi dari China!

Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarief mengungkapkan kekhawatiranya atas sikap dari investor asal China yang tidak segan-segan untuk melakukan suap agar dapat berinvestasi dan mendapatkan proyek di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Laode dalam acara Seminar bertajuk 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. (MP/Ponco Sulaksono)

Laode mengungkapkan berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang banyak melibatkan uang pelicin atau suap, Tiongkok menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.

"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," ujar Laode dihadapan Menteri BUMN, Rini Soemarno dan 400 peserta seminar yang terdiri dari para Direktur Utama, Komisaris yang menjabat Ketua Komite Audit dan Kepala SPI seluruh BUMN ini.

Laode mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara - negara Eropa. Disana, ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum.

"Karena kalau negara eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan Cina belum. Jadi kalau eropa kalau menyuap public official mereka bisa kena, makanya mereka hati-hati," ujar dia.

Dengan kondisi demikian, Laode berharap, agar kedepan dapat berhati-hati ketika ada investor dari China ingin berinvestasi. Syarif membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi.

Menteri Rini
Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia, kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan, supaya jangan ada darimanapun investor kita harus open, selama mereka betul- betul menjakankan investasi tak menyuap, bersih dan transparan," pungkas Laode. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Laode M Syarief
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Indonesia
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Nurul Ghufron, menyampaikan pemikiran ini dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Andika Pratama - Kamis, 14 Desember 2023
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Indonesia
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Andika Pratama - Rabu, 13 Desember 2023
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Indonesia
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Untuk mencegah korupsi, tiga peran domestik perempuan yang bisa dijalankan dalam pemberantasan korupsi
Andika Pratama - Selasa, 12 Desember 2023
KPK Ungkap 3 Peran Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan