Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengkritisi RKUHP yang cenderung membatasi kebebasan pers. Salah satunya soal pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara dan lembaga negara.
Agung mengatakan, pasal yang sedang direvisi yakni pasal 218-220 dan 353-354 cenderung kontraporduktif.
Baca Juga:
"Ini kontraporduktif dan tumpang tindih," kata Agung saat acara diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).
Menurut Agung, pers lahir sebagai produk dari demokrasi. Tujuannya pun untuk menyampaikan kritik kepada siapapun yang melakukan kesalahan termasuk pemerintah sekalipun.
"Kalau pers kan masuknya bukan ranah pidana tapi perdata. Media harus berpikir dua kali. Satu sisi kita sampaikan sesuai kondisi tapi ada ancaman dibalik itu," jelas Agung.
Ia melihat, pasal karet ini berpotensi menimbulkan multitafsir. "Menghina kepala negara. Pengertian menghina itu seperti apa sih?" sesalnya.
Ia melihat, kriikan yang disampaikan media massa kepada pemerintah semata-mata karena fungsi kontrol pers. Pejabat yang dikritik pun juga harus menerimanya.
"Kelau pejabat publik dikritik ya itu resiko kecuali masuk ranah pribadi. Tapi kalau kaitannya masuk ranah pekerjaan ya itu resikonya," pungkas Agung.
Sementara itu pakar hukum Slamet Pribadi mengatakan, presiden harus dilindungi terkhusus soal penghinaan terhadap pribadi. "Kalau yang diserang ranah pribadi tentu ini bukan saja pribadi presiden tapi negara yang jatuh," kata dia.
Penyidik di lapangan pun sudah dibekali pendidikan untuk membedakan mana yang teemasuk penghinaan dan kritik.
Baca Juga:
Jika Tak Miliki Kewenangan SP3, KPK Dinilai Bisa Lakukan Pelanggaran HAM
Diketahui, dalam Pasal 218 RKUHP Ayat (1), setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori.
Sementara itu, Ayat (2) dalam pasal itu berbunyi, Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247, atau 354. Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres.
Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. (Knu)
Baca Juga:
Sejumlah Brand Fesyen Muslim Donasikan Milyaran Rupiah Untuk Pembangunan Rumah Sakit
