Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP

Didik SetiawanDidik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP

Merahputih.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Komisi III DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana mulai pekan depan. Hal ini sebagai tindak lanjut usai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna (rapur) ke-8 DPR RI pada Selasa (18/11/2025).

Sebelum KUHP baru diberlakukan, Habiburokhman menilai RUU Penyesuaian Pidana harus diselesaikan terlebih dahulu. Dia pun berharap pembahasan RUU Penyesuaian Pidana ini bisa segera rampung, mengingat DPR RI akan memasuki masa reses pada 10 November 2025 mendatang.

Komisi III DPR menyatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu harus dibentuk untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang segera diberlakukan pada awal 2026. (MP/Didik Setiawan).

#DPR #Komisi III DPR #Jakarta #KUHP
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Indonesia
Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik
Habiburokhman meluruskan sejumlah informasi keliru terkait RKUHAP, mulai dari upaya paksa, investigasi khusus, hingga isu diskriminasi penyandang disabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik
Indonesia
Jakarta Juara Nasional Provinsi SDGs 2025, Disusul Kalsel dan DIY
Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan selaras dengan prinsip SDGs.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 November 2025
Jakarta Juara Nasional Provinsi SDGs 2025, Disusul Kalsel dan DIY
Indonesia
Soroti Kekerasan dan Kriminalisasi, Pimpinan Komisi III DPR Dorong Reformasi Menyeluruh di Polri
Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath meminta Polri melakukan pembenahan internal setelah data YLBHI mencatat 95 kasus kriminalisasi sepanjang 2019–2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 18 November 2025
Soroti Kekerasan dan Kriminalisasi, Pimpinan Komisi III DPR Dorong Reformasi Menyeluruh di Polri
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan berkas kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang
Indonesia
Pramono Ubah Nama Kampung Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan,
Pramono Anung menegaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan fasilitas yang layak serta pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Pramono Ubah Nama Kampung Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan,
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Indonesia
Banjir Jakarta Meluas, Pintu Air Mayoritas Siaga Tiga
Hujan itu pula menyebabkan kenaikan Pos Sunter Hulu Siaga/Siaga 2, Pos Angke Hulu Waspada/Siaga 3.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Banjir Jakarta Meluas, Pintu Air Mayoritas Siaga Tiga
Indonesia
DPR Klaim 99 Persen Substansi KUHAP Sesuai Aspirasi
Politikus Gerindra itu menegaskan pihaknya tidak pernah mencatut nama LSM dalam proses pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
DPR Klaim 99 Persen Substansi KUHAP Sesuai Aspirasi
Bagikan