Alasan Pasal Santet Ada di RKUHP
Zaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 21 September 2019
Santet. (Pixabay/sibanidas)
MerahPutih.com - Ketua Tim perumus RUU KUHP Muladi menjelaskan maksud dan tujuan adanya pasal santet dalam RUU KUHP. Aturan mengenai santer tersebut diketahui dimuat dalam Pasal 252 ayat 1.
"Yang dipidana dari pasal santet ini adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakakan orang pakai magic sebagai penghasilan. Jadi untuk mencegah terjadinya penipuan, mencegah main hakim sendiri," tegas Muladi kepada wartawan yang dikutip Sabtu (21/9).
Baca Juga:
Dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberi bantuan jasa ke orang lain hingga menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik dapat dipidana tiga tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Hukuman bagi pelaku santet bisa diperberat apabila ada niatan dari pelaku untuk mencari untung dengan menjadikan santet sebagai mata pencaharian sebagaimana tertuang dalam Pasal 252 ayat 2.
"Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)," tulis Pasal 252 ayat 2.
Baca Juga:
Soal jasa santet kepada orang lain, Muladi pun mencontohkan Ki Gendeng Pamungkas karena pernah menawarkan jasa santet. "Saya peringatkan Pak Gendeng nanti kalau KUHP berlaku, kamu kena pidana," katanya.
Muladi beranggapan, santet juga menakutkan bagi sebagaian kalangan. Terutama yang tinggal di kawasan yang mengenal adat istiadat yang kental.
Menkumham Yasonna Laoly beralasan keberadaan pasal santet di RUU KUHP guna mencegah terjadinya praktik dan penyalahgunaan kekuatan gaib sebagi keuntungan pribadi.
"Supaya tidak ada penyalahgunaan upaya upaya dengan mencari keuntumgan keuntungan yang tidak benar," ucapnya. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Impunitas Advokat Masuk KUHAP Biar Tidak Ada Lagi Terdakwa Lolos Pengacara Masuk Penjara
Catatan Para Pengacara Terhadap RUU KUHP, Desak Hapus Pasal Penyadapan Dan Penguatan Alat Bukti
Masa Reses Komisi III DPR Gelar RDPU dengan Ketua LPSK dan DPN Peradi Bahas RUU KUHP
Legislator Desak Penguatan KUHAP untuk Hentikan Kekerasan pada Tersangka
RUU KUHAP Prioritaskan Perlindungan Warga dan Hilangkan Warisan Kolonial
RUU KUHAP Ditargetkan Berlaku Bareng KUHP 2026, Masyarakat Diharap Beri Masukan
Komisi III DPR Kebut Pembahasan RUU KUHAP, bakal Ada RDPU saat Reses
KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana RI Bukan Lagi Balas Dendam
Yusril Pastikan KUHP Baru Bakal Diterapkan di 2026
Komisi III Serahkan RUU KUHP ke Baleg DPR
