Eks Ketua MK Juluki Dewan Pengawas 'Partner Berkelahi' yang Dibutuhkan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Oktober 2019
Eks Ketua MK Juluki Dewan Pengawas 'Partner Berkelahi' yang Dibutuhkan KPK

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Ist/Net

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengaku setuju dengan adanya rencana membentuk Dewan Pengawas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai tidak ada institusi tak dikontrol.

"Tak ada institusi yang bekerja sendiri tanpa mau dilihat oleh yang lain. Itu yang penting," kata Hamdan ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Baca Juga

Kewenangan Dewan Pengawas KPK: Beri Izin Penyadapan Hingga Evaluasi Pimpinan

Hamdan melanjutkan, tak bisa KPK bekerja sendirian. Bahkan, dia memiliki julukan khusus bagi Dewan Pengawasa KPK itu nanti jika sudah terbentuk.

"Butuh patner dan 'berkelahi' di dalam. Ini langkah benar atau tidak. Jadi saya kira ini di internal KPK sendiri bukan di eksternal," jelas Hamdan.

Hamdan Zoelva. Foto: MP/Kanu
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Foto: MP/Kanu

Hamdan menyebut, satu-satunya yang bisa menjadi 'patner' adalah Dewan Pengawas.

"Kalau tidak itu apalagi? Kalau di Amerika yang sangat ditakuti penyidik adalah pengawas internalnya. Dalam kaitan itu hal ini penting," sebut Hamdan.

Baca Juga

Indriyanto Seno Adji: Lembaga Seperti KPK Perlu Dewan Pengawas

Ia juga mengatakan, saat ini adalah langkah terbaik bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Ini langkah terbaik bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan MK. Nanti tinggal para pemohon mengajukan bukti dalam aspek mana UU bertentangan dengan UUD," kata Hamdan.

Hamdan melanjutkan, ditolak atau diterimanya permohonan tergantung pada pemohon.

Baca Juga

Akademisi Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Bikin Ketua KPK Seperti Boneka

"Itu tergantung mereka mengajukan dalil-dalil," jelas Hamdan. (Knu)

#Hamdan Zoelva #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
Timnas AMIN Ungkap Hubungan Anies dengan Prabowo Pasca Debat Capres Ketiga
Hubungan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dengan sang rival, Prabowo Subianto diisukan tengah renggang.
Mula Akmal - Rabu, 10 Januari 2024
Timnas AMIN Ungkap Hubungan Anies dengan Prabowo Pasca Debat Capres Ketiga
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Indonesia
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Nurul Ghufron, menyampaikan pemikiran ini dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Andika Pratama - Kamis, 14 Desember 2023
KPK-BPIP Bersinergi Cegah Korupsi
Indonesia
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Andika Pratama - Rabu, 13 Desember 2023
Tutup Hakordia 2023, KPK: Sinergi Pemberantasan Korupsi Harus Terus Berlanjut
Bagikan