Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024

MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, akhirnya mengungkap sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut dia, nama yang dimaksud Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers, Senin (1/2), siang, adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Baca Juga

AHY Sebut Lingkaran Jokowi Terlibat Gerakan Kudeta di Partai Demokrat

Herzaky mengatakan, nama Moeldoko muncul dari pengakuan, kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.

"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (1/2) malam.

Herzaky menegaskan, hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana. Tetapi, hal ini mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sebenarnya menunggu respon Bapak Presiden terkait surat kami kepada Bapak Presiden. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang berupaya untuk mengambil alih kepemipinan partainya. Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers yang digelar di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

AHY menjelaskan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan politik pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ungkap AHY.

Baca Juga

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang dia terima, gerakan ini juga sudah mendapatkan restu dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujar AHY.

AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi tersebut. (Pon)