Demokrat Tanggapi Santai Pertemuan PKS dengan Golkar

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 08 Februari 2023
Demokrat Tanggapi Santai Pertemuan PKS dengan Golkar

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Golkar, pada Selasa (7/2), ditanggapi santai oleh Partai Demokrat.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak kaget dengan pertemuan dua partai tersebut. Sebab, PKS lebih dahulu berkomunikasi dengan Demokrat.

Baca Juga

DPD Demokrat DKI Matangkan Sejumlah Strategi Menangkan Anies

"Pertemuan teman-teman PKS dengan Golkar sudah dikomunikasikan dengan kami sebelumnya," kata Herzaky pada Rabu (8/2).

Herzaky menuturkan, Demokrat cukup pede berada di dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan NasDem. Pasalnya, Koalisi Perubahan sudah mengantongi tiket untuk mendorong langsung calon presiden (Capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Memang kami saat ini termasuk koalisi yang terdepan. Sudah memegang tiket 28 persen, melebihi ambang batas presiden, dan satu-satunya yang sudah punya bacapres," paparnya.

Baca Juga

Demokrat Sambut Baik Jika Ada Partai Lain Gabung Koalisi Perubahan

Kendati demikian, ucap dia, Koalisi Perubahan membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik yang belum menentukan arah pada Pemilu 2024 nanti. Mengingat, Koalisi Perubahan sudah mempunyai bakal calon presiden 2024 yakni Anies Baswedan.

"Hanya saja, kami tetap terbuka dengan teman-teman lain. Kalau tak pasti di tempat lain, lebih baik merajut kebersamaan dengan kami di Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama rombongan berkunjung ke Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa (7/2) sore.

Kehadiran Habib Aboe diterima langsung oleh Ketum Golkar, Airlangga Hartarto. Habib Aboe mengatakan, pertemuan dengan Partai Golkar merupakan silaturahmi kebangsaan.

"Kami bisa diterima dengan suasana yang rileks, obrolan kita juga santai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kami buat silaturahmi kebangsaan yang berlanjut," ujar Habib Aboe. (Asp)

Baca Juga

Anies Gelar Pertemuan dengan AHY di Markas Demokrat

#Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Golkar #Partai Politik #Pemilu 2024 #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan