Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat DKI Gelar Muscab Ke-IV, DPD: Bukan Pertarungan Jadi Ketua DPC

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 29 Maret 2022
Demokrat DKI Gelar Muscab Ke-IV, DPD: Bukan Pertarungan Jadi Ketua DPC

Partai Demokrat DKI menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV secara serentak seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta, pada Senin (28/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV secara serentak seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta, pada Senin (28/3).

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono mengatakan, muscab ini bukan arena pertarungan untuk menjadi ketua DPC, melainkan ajang untuk beradu gagasan, visi-misi, dan beradu program kerja.

Sehingga, dapat terpilih sosok pemimpin terbaik yang siap lahir dan batin untuk menjadi nahkoda DPC Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga:

Demokrat Sebut Andi Arief Belum Terima Surat Panggilan KPK

Muscab ini juga, kata Mujiyono, menjadi momentum penting setelah musda kemarin dalam merapatkan barisan dalam menghadapi kontestasi politik 2024. Muscab sebagai ajang strategi dalam menjalankan mesin partai, salah satunya strategi untuk merebut kejayaan.

"Pastinya mesin Partai Demokrat khususnya di DPD DKI Jakarta terus kita gerakan. Tentunya, semua seusai dengan arahan DPP dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bagaimana kita kader siap menghadapi Pemilu 2024," urainya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini pula mengungkapkan, setidaknya ada enam tantangan berat untuk Ketua DPC Partai Demokrat se-Provinsi DKI Jakarta . Pertama, pembentukan gugus tugas pemenang Pemilu di 27.499 RT.

Baca Juga:

Andi Arief Bakal Panggil Jubir KPK ke DPP Partai Demokrat

Gugus tugas ini berperan sebagai garda terdepan dalam pemenangan pemilu. Sekaligus memenangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden Indonesia.

Tantangan kedua, harus dapat merekrut dan melatih saksi-saksi TPS agar dapat mengawal suara Partai Demokrat. Ketiga, dalam 2 tahun ke depan para calon ketua DPC harus merevitalisasi anak ranting di 2.743 RW seluruh Provinsi DKI Jakarta.

"Keempat, kita akan melipatgandakan produksi KTA Partai Demokrat sampai minimal 200.000 KTA sebelum Pileg/Pilkada/Pilpres 2024," paparnya.

Untuk tantangan kelima, mengenai program pengabdian, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat harus digalakkan sampai tingkat anak ranting.

Keenam, Partai Demokrat akan membanjiri media massa dan media sosial dengan kegiatan-kegiatan positif dari seluruh kader Partai Demokrat.

"Sehingga tercipta popularitas positif berujung pada peningkatan elektabilitas Partai Demokrat di Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Periksa Politikus Demokrat Andi Arief Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

#Partai Demokrat #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan